Bupati HSU calon penerima Satyalancana program KKBPK

Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan diusulkan menjadi calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari Presiden Republik Indonesia.

Tim peninjau lapangan dari Sekretariat Militer dan BKKBN Pusat mendengarkan paparan dari Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) tentang pembangunan Program KKBPK di Mess Negara Dipa Amuntai, Kamis.

Bupati HSU Abdul Wahid memaparkan Kabupaten HSU salah satu daerah yang pertama membentuk kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBD) yang selanjutnya dirubah menjadi DKKBD.

"Sejak tahun pertama BKKBD dibentuk kita sudah alokasikan anggaran cukup besar karena persoalan dibidang kependudukan dan keluarga berencana yang masih cukup tinggi saat itu," ujar Wahid.

Wahid mengatakan, anggaran untuk dua tahun pertama keberadaan BKKBD Kabupaten HSU mencapai 2 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi pertama sebesar Rp5,9 Miliar dari total APBD 2016 Rp.1.3 triliun dan tahun 2017 menurun menjado Rp5,4 M dari total dana APBD 2017 sebesar Rp1,1 Triliun.

Berbagai kemajuan Program KKBPK di Kabupaten HSU menjadi bahan bagi tim verifikasi untuk diajukan kepada Ketua Dewan Gelar yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden RI menetapkan penerima Penghargaan Satyalancana Pembangunan Program KKBPK.

Pada paparannya, Wahid menyampaikan peserta KB aktif di Kabipaten HSU mencapai 29 ribu orang dari jumlah 38000 lebih pasangan usia subur atau sebesar 76,10 persen. Kaum wanita usia subur di HSU akan dibekali kartu sehat untuk pemeriksaan kesehatan dan berobat.

Cakupan Media Operasi Pria (MOP) juga tertinggi di Kalsel, meski angka pernikahan usia dini masih cukup tinggi di Kabupaten HSU.

Pemkab mensinergikan 20 instansi pemerintah yanv terkait dalam penanganan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB agar bisa mengurangi permasalahan secara lebih komprehensip.

Perbandingan petugas KB dengan jumlah desa di HSU sebanyak 214 desa diakui masih kurang yakni 1 petugas penyuluh menangani 3 sampai 4 desa. Bupati mengintruksikan DKKBD HSU menambah tenaga penyuluh KB agar 1 petugas bisa menangani 3 desa, pemerintah akan mempersiapkan anggarannya.

Sementara dibidang kependudukan, Kabupaten HSU menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai daerah yang cakupan penerbitan Akta Kelahiran cukup tinggi.

Gerakan Masyarakat dari visi HSU 'Mantap' turut menginspirasi pembangunan dibidang kependudukan dan KB. HSU 'Mantap' merupakan akronim dari kata Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif

Bupati menambahkan terkait pembangunan kesehatan yang masih terkait dengan bidang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, Pemkab HSU berhasil menurunkan angka Stunting dari 5,9% pada 2013 menjadi 3,1 persen di 2017.

Pemkab HSU juga dinilai berhasil melakukan Eliminasi TBC di 2017 menjadi 94 persen termasuk tinggi di Kalimantan Selatan.

Pemkab HSU berhasil mengintegrasikan jamkesda ke BPJS sebanyak 42.500 jiwa,l dari penduduk HSU atau hampir 70 persen sudah masuk BPJS sehingga Pemkab HSU mendapatkan BPJS Award. Meski demikian Pemda HSU tetap menganggarkan untuk Jamkesda.

Rumah Sakit Amuntai tipe c mendapat status akriditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, bahkan Puskesmas Haur Gading menjadi salah satu puskesmas di Kalsel yang mendapat nilai akreditasi paripurna.

HSU memiliki 21 Dokter Spesialis meski untuk RS tipe C sebenarnya cukup memiliki 8 dokter spesialis sehingga RS Amuntai paling banyak memiliki dokter.spesialisi di wilayah Banua Anam Kalsel.

Tim verifikasi menyimpulkan Bupati HSU berhasil membangun kualitas sumber daya manusia dengan menerbitkan

Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan membentuk kelembagaan DKKBD HSU serta peningkatan alokasi APBD hampir 7,8 miliar di 2018.

"Termasuk Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk kelembagaan tersendiri untuk Kependudukan dan KB," ujar Ketua Tim Verifikasi Dwi Daryanto.