Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry dipastikan akan menerima anugerah tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (SP) bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) HSS Hj Is Susilastuti, di Kandangan, Rabu (3/7), mengatakan penganugerahakan tanda kehormatan akan dilaksanakan Ju'mat (5/7) pukul 18.30 Wita, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila.
"Penganugerahan tanda kehormatan ini masih dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kami semua senang, gembira dan bangga dengan pencapaian prestasi ini," katanya, saat memberikan keterangan.
Baca juga: Bupati HSS diusulkan mendapatkan anugarah Satyalancana Pembangunan
Dijelaskan dia, anugerah tanda kehormatan SP tersebut diberikan kepada Bupati HSS karena selama ini beliau mempunyai dedikasi, komitmen, dan kepedulian yang tinggi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten HSS.
Pihaknya telah menerima undangan dari BKKBN perihal penerima tanda kehormatan bidang KKBPK tersebut, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/TK/Tahun 2019 tentang Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Keputusan Presiden Nomor 42/TK/Tahun 2019 tentang tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya.
Berdasarkan surat undangan tersebut, nama-nama terlampir termasuk Bupati HSS telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan bidang KKBPK, di Kalsel selain Bupati HSS yang menerima anugerah tanda kehormatan SP juga ada Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani yang meraih tanda kehormatan serupa.
Sebelumnya, Bupati HSS H. Achmad Fikry, mengatakan bahwa penanganan Keluarga Berencana di HSS dimulai dengan modal dasar berupa kebijakan penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang memadai.
Baca juga: Tim penilai Satyalancana Pembangunan lakukan verifikasi langsung
Faskes di HSS sudah tersebar sampai ke pelosok, bahkan karena kebutuhan dalam satu desa ada yang memiliki dua Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), disamping terjalinnya sinergi antara bidan desa dan dukun kampung dalam menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
"Ini sebagai komitmen kami untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar yakni kesehatan sebagai pelayanan yang sifatnya mendesak," katanya, saat menyampaikan paparan.
Ditambahkan dia, petugas kesehatan juga disebarkan sampai pelosok desa dan kampung, tantangan terbesar untuk penyuluh KB sekarang ini lebih berat, karena tidak saja dengan merealisasikan slogan cukup dua anak, tetapi bagaimana bisa membentuk masyarakat dengan keluarga bahagia sejahtera.
