Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan berpendapat, belum ada upaya serius untuk mewujudkan Kalsel menjadi mandiri dan terdepan.
Pendapat itu dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan/RAPBD Kalimantan Selatan (Kalsel) 2018 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin wakil ketuanya Asbullah AS di Banjarmasin, Kamis.
Seharusnya, menurut Fraksi PKS, dengan begitu banyak prioritas pembangunan dari visi-misi kepala daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), usaha meningkatkan pendapatan juga harus bekerja keras dan progressif.
Oleh karenanya dari segi pendapatan, Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi menyarankan, agar lebih memaksimalkan lagi upaya peningkatan, terutama pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pendapatan Kalsel secara metamatis memang meningkat, tetapi tidak signifikan, seperti hanya mengikuti arus perekonomian," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Surinto.
"Padahal seharusnya ada hal-hal progressif yang dilakukan terkait dengan upaya-upaya peningkatann pendapatan selama ini terutama untuk PAD. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasan," demikian wakil rakyat dari PKS.
Sementara dalam pemandangan umum tarhadap Nota Keuangan/RAPBD Kalsel 2018, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD provinsi tersebut yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda mengapresiasi rencana anggaran belanja daerah.
"Kami mengapresiasi dan berharap agar belanja daerah senantiasa berorietansi pada pemenuhan kebutuhan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada peraturan daerah," tegas FPG DPRD Kalsel itu.
Dalam pemandangan umum dibacakan H Puar Junaidi itu, FPG menegaskan pula, peraturan daerah tersebut Nomor 7 tahun 2016 tentang RPJMD Kalsel 2016 - 2021.
RAPBD Kalsel 2018 yang sedang pembahasan anggota DPRD provinsi setempat terdiri dari Pendapatan Rp5,7 triliun lebih dan belanja Rp5,9 triliun lebih.
