Banjarmasin (ANTARA) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat perluasan akses keuangan guna mencapai target inklusi daerah 88,69 persen pada 2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel Agus Maiyo di Banjarmasin, Senin, mengatakan target tersebut merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap sasaran inklusi keuangan nasional dalam RPJMN yang ditetapkan 91 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 93 persen pada 2029.
“Percepatan dilakukan melalui penguatan sinergi pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan agar akses pembiayaan semakin mudah dan merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: UNIVSM Balangan apresiasi roadshow keuangan dari OJK di lingkungan kampus
Agus menjelaskan, pelaksanaan program TPAKD juga mengacu pada Roadmap TPAKD 2026–2030 yang diluncurkan OJK bersama kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kontribusi daerah selaras dengan perencanaan nasional.
Ia menegaskan, sasaran program tidak hanya mengejar angka inklusi, tetapi memastikan akses berdampak pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan ekonomi, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti UMKM, perempuan, pelajar, masyarakat 3T, hingga calon pekerja migran.
Sebagai bentuk implementasi, kata Agus, realisasi program TPAKD 2025 mencatat penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) kepada 781 debitur dengan total Rp5,5 miliar.
Baca juga: Menuju pemulihan pasar bursa
Selain itu, TPAKD melaksanakan 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk 12 kegiatan bertema pasar modal, serta membuka 51.295 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
“Kami berharap seluruh TPAKD kabupaten/kota terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pembiayaan produktif semakin luas dan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,” kata Agus.
