Martapura, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, siap mendata ulang warga miskin melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dijalankan pemerintah.
Sosialisasi program dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dilaksanakan di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Pemkab Banjar di Martapura, Kamis.
"Tujuan MPM Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin memperoleh peringkat kesejahteraan rumah tangga di seluruh Indonesia," ujar anggota TNP2K Sekretariat Wapres Nelty.
Ia mengatakan, kedepan setiap rumah tangga yang ingin memperoleh bantuan atau program dari pemerintah baik beras sejahtera, KIS, PKH, JKN dan lainnya maka harus mendaftarkan ke kelurahan/desa.
Dijelaskan, setiap rumah tangga akan didata dan diwawancarai oleh petugas pendata mengenai berbagai hal yang dijadikan parameter, seperti jumlah anggota keluarga di rumah tangga itu.
"Data lain yakni pekerjaan anggota keluarga, status kepemilikan rumah, bahan bakar untuk memasak, sumber penerangan hingga fasilitas buang air besar keluarga," ungkapnya.
Menurut dia, data rumah tangga yang berhasil dihimpun akan dimasukkan oleh petugas ke dalam sistem aplikasi data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial dan menjadi data terpadu.
"Melalui data yang dihasilkan bisa diketahui nilai tingkat kemiskinan setiap rumah tangga yang tersusun sebagai sebuah daftar data terpadu. Penentuan nilai dilakukan pusat," ujarnya.
Dikatakan, guna menghindari terjadinya pendaftaran ganda, warga yang mendaftarkan rumah tangganya ke dalam sistem pendataan mandiri harus memiliki KTP-e dan kartu keluarga.
"Setiap data akan dimasukkan nomor induk kependudukan pendaftar, sehingga tidak terjadi data ganda dan mudah dalam melakukan pencarian data rumah tangga tersebut," kata dia.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbang Banjar Syahruddin mengatakan, pendataan warga miskin dilakukan secara terus-menerus dengan evaluasi setiap 6 bulan sekali.
"Data warga miskin terus bergerak seiring makin banyaknya warga yang mendaftar. Meski sudah terdaftar tapi tidak semua menerima bantuan karena tergantung dana pemerintah," katanya.
