Banjarbaru (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan sambutan penting pada pembukaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Tahun 2025, Senin (8/12) di Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Alex menegaskan bahwa Majelis Pengawas memegang mandat strategis dalam menjaga marwah jabatan notaris sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Baca juga: Kakanwil sampaikan capaian WBK, kunjungan Sekjen dan Posbankum
Dengan mengangkat tema “Reformasi Tata Lembaga Majelis Notaris: Menguatkan Fungsi dan Meneguhkan Integritas,” Alex menekankan bahwa reformasi pengawasan tidak hanya soal perbaikan struktur dan prosedur.
"Pengawasan tidak hanya soal perbaikan struktur dan prosedur tetapi harus mencakup peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem kerja, serta penguatan budaya integritas dalam setiap proses pengawasan," pesan Kakanwil.
Alex juga menyoroti sejumlah persoalan aktual dalam pelaksanaan tugas MPD dan MPW, seperti penyamaan persepsi tugas, penertiban protokol notaris, kebutuhan database rekam jejak, serta keseragaman SOP pengawasan. Ia menyampaikan langkah strategis yang harus ditempuh, yaitu : (1) peningkatan kapasitas anggota Majelis, (2) perbaikan tata kelola pengawasan yang lebih akuntabel, (3) optimalisasi penggunaan teknologi informasi, (4) penguatan koordinasi antar-level Majelis, dan (5) peneguhan integritas sebagai nilai utama.
Kakanwil menegaskan komitmen Kemenkum Kalsel untuk mendukung pelaksanaan pengawasan notaris melalui kolaborasi yang semakin erat antara Kanwil, organisasi profesi, serta seluruh unsur Majelis Pengawas.
Dia berharap Rakor ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat membawa perubahan nyata, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga tersampaikan hingga Majelis Pengawas Pusat.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum sebut Harjad momentum memperkuat kolaborasi pusat dan daerah
Di akhir sambutan, Alex memberikan apresiasi kepada narasumber dan seluruh anggota Majelis Pengawas. Ia menekankan bahwa pengawasan notaris yang profesional, responsif, dan berintegritas merupakan kunci peningkatan kualitas layanan hukum di Kalimantan Selatan.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang AHU, Dewi Woro Lestari, serta Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka.
