Jakarta (ANTARA) - Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (DLH Kasel) menemui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna membahas solusi pengelolaan sampah yang masih menjadi persoalan di kabupaten/kota se-Kalsel.
Pada kunjungan tersebut, Pemprov Kalsel turut melibatkan puluhan jurnalis untuk mengikuti diskusi terkait penerapan teknologi Waste to Energy (WTE) yang dinilai berpotensi menjadi salah satu terobosan dalam penanganan sampah di daerah.
Baca juga: Muhammad Abdi, Duta Lingkungan Kelurahan Mantuil
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Hanifah Dwi Nirwana di Jakarta, Senin, memaparkan prospek penerapan WTE di Kalsel.
Hanifah menilai Kalsel memiliki peluang mengembangkan fasilitas WTE yang tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga dapat menyumbang energi listrik terbarukan bagi daerah.
Namun, ia menekankan penerapan teknologi tersebut membutuhkan volume sampah yang besar untuk beroperasi efisien.
“Potensinya ada, tapi Kalimantan Selatan masih jauh lagi menjalankan teknologi ini. Idealnya 1.000 sampai 1.500 ton sampah per hari agar WTE ini dapat berkelanjutan,” ujar Hanifah.
Ia menjelaskan, insinerasi modern menjadi teknologi utama dalam PLTSa di berbagai negara maju yang mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90 persen dan telah memenuhi parameter keamanan lingkungan sesuai standar berkelanjutan dalam peraturan presiden.
Kendati begitu, Hanifah menyebut Kalimantan Selatan memerlukan waktu serta persiapan matang untuk mengadopsi teknologi tersebut karena tantangan terbesar berada pada ketercukupan volume sampah harian.
Baca juga: DLH Banjarbaru gunakan daun jati dan bakul purun bagikan daging kurban
Menanggapi hal itu, Kepala DLH Provinsi Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengakui provinsi berjuluk Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada tahap awal pengembangan WTE.
Selain belum terpenuhi kebutuhan volume sampah, ia menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah sebagai tantangan lain yang perlu diperhitungkan.
Saat ini, Rahmat mengatakan Pemprov Kalsel memprioritaskan penanganan sampah dari hulu dengan mendorong pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga untuk mengurangi jumlah residu atau sampah akhir yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Fokus kami di hulu agar beban sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan. Ini juga kami dorong melalui penguatan TPS-3R dan TPST,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai selaras dengan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle, guna memperkuat sistem pengelolaan di daerah.
Rahmat menuturkan kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Kalsel untuk memperkuat koordinasi dan mencari alternatif teknologi yang paling memungkinkan diterapkan dalam upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah.
