Balangan (ANTARA) - DPRD Balangan, Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sapta Mandiri (BEM Univsm) setempat untuk membahas beasiswa seribu sarjana yang saat ini menjadi polemik.
“Pada RDPU kalo ini kita membahas bahwa sebanyak 104 mahasiswa yang kini lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu terancam tidak lagi menerima bantuan beasiswa,” kata Ketua BEM Univsm Abdullah di Balangan, Kamis.
Baca juga: Mahupiki: RUU KUHAP harus atur penyidikan kejaksaan hingga 60 hari
Abdullah menuturkan polemik muncul karena ada aturan baru, dimana penerima beasiswa seribu sarjana tidak boleh berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri karena sebagian dari mahasiswa baru saja diangkat sebagai PPPK.
Menurut Abdullah kebijakan tersebut menimbulkan keresahan karena mahasiswa penerima beasiswa itu masih membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan kuliah.
Ketua BEM Univsm menyebutkan biaya kuliah di kampus per semester mencapai Rp6 juta hingga Rp9 juta, sementara gaji PPPK paruh waktu belum cukup untuk menutup kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari.
Abdullah menyampaikan usulan alternatif, yaitu agar Pemkab Balangan membuka skema bantuan hibah pendidikan khusus bagi mahasiswa yang berstatus PPPK paruh waktu, di luar program beasiswa seribu sarjana.
Sementara itu Ketua DPRD Balangan, Lindawati, memberikan apresiasi kepada mahasiswa Univsm atas keberaniannya menyuarakan aspirasi dan menyampaikan solusi.
Linda sangat menghargai dan mendukung langkah teman-teman mahasiswa, karena sebagai bentuk nyata kepedulian generasi muda terhadap kemajuan pendidikan di Balangan.
Lindawati berharap diskusi yang sudah dilaksanakan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan adaptif, khususnya dalam mendukung mahasiswa yang sedang berjuang menempuh pendidikan tinggi meski telah bekerja.
Diketahui, Beasiswa Seribu Sarjana merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan memberikan pembiayaan penuh 100% untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga mahasiswa lulus, dengan masa studi maksimal delapan semester untuk jenjang S1.
Baca juga: DPRD gelar RDPU terkait jalan rusak dan pengerjaan jembatan Paringin
Beasiswa tersebut untuk putra-putri daerah Balangan yang memiliki KTP dan KK Balangan, memenuhi syarat IPK minimal serta tidak sedang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD.
