Rabu, 18 Oktober 2017

Pemprov Kalsel Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

id Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris,, Pemprov Kalsel Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemprov Kalsel Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris (kiri).(Antaranews Kalsel/hms)
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan untuk menindaklanjuti penilaian Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris, di Banjarbaru, Senin, mengungkapkan, pihaknya menargetkan mendapatkan nilai 80 atau sangat bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini, Pemprov Kalsel telah meraih Predikat BB atau sangat baik dengan nilai 76,69. Kami mengejar untuk mendapatkan nilai 80 atau kategori Predikat A," kata Sekda.

Menurut Haris, menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP dari Kemenpan RB tersebut, pihaknya telah menggelar Rapat Penguatan SAKIP yang dikoorditori Bappeda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan atau menyempurnakan penilaian SAKIP dari pemerintah. Ini sesuai dengan harapan gubernur agar seluruh kegiatan SKPD harus terkoneksi sesuai RPJMD.

Sementara itu Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, menambahkan dalam rapat tersebut untuk melakukan penajaman atau penyesuaian program kegiatan 2017 perubahan dan kegiatan 2018.

Diharapkan, melalui penajaman program tersebut, seluruh kegiatan yang disusun untuk meningkatkan berbagai akses pelayanan baik itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya, berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terus mendorong seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di jajarannya, untuk memperkuat dan menyempurnakan penyusunan SAKIP sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

"Terus tingkatkan nilai pada komponen SAKIP, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja," harap gubernur.

Menurut Gubernur, untuk bisa memperkuat dan meningkatkan penilaian SAKIP, semua harus bergerak dengan satu pemikiran, di mana seluruh program kegiatan pemerintahan daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Walaupun penilaian SAKIP bukanlah tujuan dari peningkatan program, namun diharapkan, SAKIP bisa menjadi panduan bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi kinerja yang telah mereka lakukan.

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga