Rantau (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rustan Nawawi menyoroti Bendungan Tapin yang belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meski telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada beberapa tahun lalu.
Rustan mengatakan, warga masih menunggu realisasi fungsi bendungan sesuai rencana awal, mulai dari penyediaan air bersih, pengairan pertanian, penerangan jalan, hingga pengembangan pariwisata.
Baca juga: Tapin-Xingfa Group Tiongkok berpotensi kembangkan PLTA
“Ternyata sampai sekarang belum diketahui bagaimana perkembangan selanjutnya. Padahal masyarakat sangat berharap,” ujar Rustan di Rantau, Kabupaten Tapin, Rabu.
Selain belum difungsikan, ucap Rustan, akses jalan menuju kawasan Bendungan Tapin kini mengalami kerusakan parah.
“Jalan dari Desa Miawa ke Desa Batu Ampar sudah hancur. Orang dari Rantau berpikir ulang untuk naik ke Bendungan karena jalannya rusak,” katanya.
Menurut Rustan, proyek yang direncanakan sebagai program strategis nasional itu seharusnya segera dimaksimalkan.
Baca juga: PUPR Tapin jadwalkan perbaikan tanjakan berbahaya menuju kawasan strategis nasional
Selain mendukung sektor pertanian dan kebutuhan air bersih, Rustan menegaskan keberadaan bendungan juga diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui pariwisata.
“Masyarakat Piani dan Tapin pada umumnya bertanya-tanya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kami minta bendungan ini cepat dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat,” ungkap Rustan.
Sebelumnya, Presiden ke-tujuh RI Jokowi Widodo meresmikan Bendungan Tapin sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) pada 18 Februari 2021.
Bendungan yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalsel tersebut, berkapasitas 52 juta meter kubik dan mampu mengairi sawah seluas 5.472 hektare guna meningkatkan produksi pertanian secara maksimal.
Baca juga: BWS Kalimantan tanam pohon di Irigasi Tapin
