Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menemui massa demonstran di depan Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin siang, meski kondisi kesehatan belum membaik setelah menjalani operasi ginjal.
Supian yang didampingi Kapolda dan Wakil Ketua DPRD Kalsel, serta Komandan Korem 101/Antasari dan sejumlah aparat mendengarkan tuntutan yang disampaikan para demonstran.
Baca juga: PLN UID dibantu TNI-Polri jaga aset vital saat demo
"Kami siap meneruskan semua aspirasi demonstran, termasuk terkait penolakan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional Meratus. Kami akan tampung semua tuntutan massa," katanya.
Pada kesempatan itu, Supian meminta seluruh aparat keamanan memastikan massa bisa menyuarakan aspirasi dengan tertib dan lancar.
Supian mendengarkan aspirasi dari tiap perwakilan, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, ojek daring, dan masyarakat umum.
"Saya tidak akan pernah lupa dengan rakyat, saya bisa berdiri dua periode sebagai Ketua DRPD itu berkat rakyat," ujarnya.
Salah satu pengunjuk rasa, Adi, mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berbuat anarkis, tetapi hadir mewakili kepentingan masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi sosial.
"Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami minta dewan membenahi kinerja. Kami hadir supaya pejabat tidak semena-mena dengan kewenangan," tegas Adi.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin ingatkan Satpol PP tidak terprovokasi hadapi demo
Beberapa perwakilan masyarakat umum yang bersuara dalam demo itu turut menyoroti kinerja DPRD Kalsel.
Salah satu masyarakat menghampiri pengeras suara menyalurkan aspirasi dan meminta anggota dewan peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Dewan punya banyak fasilitas, tetapi kurang peka dengan rakyat. Tolonglah kami, rakyat sedang kesulitan ekonomi. Kami datang demo dengan keadaan damai," ujar salah satu perwakilan masyarakat yang muncul sekilas di samping Ketua DPRD Kalsel.
Para demonstran yang menamakan diri Aliansi Kalsel Melawan menggelar aksi besar-besaran dengan terpusat di Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.
Sejumlah tuntutan disampaikan, mulai dari kasus yang menimpa pengendara ojek daring di Jakarta, mendesak pembatalan kebijakan pembentukan Taman Nasional Meratus yang dinilai merugikan masyarakat adat, meminta kenaikan gaji honorer, hingga menuntut reformasi DPR dan Polri.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel Supian KH temui pengunjuk rasa
