"Kami tadi malam sudah ada kesepakatan Gubernur H. Muhidin bersama Forkopimda dan beberapa tokoh masyarakat, serta pemuka agama untuk tidak menyanggah tuntutan pengunjuk rasa," kata Supian HK di Banjarmasin, Senin.
Baca juga: Massa gabungan tuntut Ketua DPRD Kalsel temui pendemo
Supian menegaskan aksi aliansi gabungan tersebut akan berjalan tertib dan tanpa gangguan di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.
Dikatakan Supian, tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa tidak akan ditolak pihak DPRD Provinsi Kalsel, termasuk penolakan Taman Nasional Meratus dan beberapa hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat Banua.
Kemudian, Supian pun menjelaskan pembayaran pajak bagi Anggota DPRD di Kalsel pun dibayar secara pribadi atau tidak dibebaskan kepada lembaga atau pemerintah daerah.
"Namun kita juga mohon doa para ulama dan masyarakat semoga Kalsel tetap kondusif," ucap pimpinan DPRD Provinsi Kalsel dua periode tersebut.
Baca juga: Mahasiswa "sweeping" peserta demo di DPRD Kalsel cegah penyusup
Diketahui, Aliansi Kalsel Melawan menggelar aksi besar-besaran dengan pusat massa di Gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin pada Senin.
Sejumlah tuntutan pun dirumuskan, mulai dari kasus yang menimpa ojek daring di Jakarta, mendesak pembatalan kebijakan pembentukan Taman Nasional Meratus yang dinilai merugikan masyarakat adat, hingga menuntut reformasi DPR dan Polri.
Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi pengunjuk rasa.
Bahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin pun menginstruksikan pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal guna mengantisipasi aksi demonstrasi tersebut.
Baca juga: Polda Kalsel tegaskan tidak tolerir demo anarkis
