Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah serius mempersiapkan berbagai langkah strategis guna menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang musim kemarau tahun 2025.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Karhutla secara daring. bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Command Center, Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu.
Syarifuddin menjelaskan, berdasarkan prediksi dari Stasiun Klimatologi BMKG Kalsel, musim kemarau tahun ini tidak datang serentak di seluruh wilayah. Awal kemarau diprediksi tersebar mulai bulan Mei dan puncaknya diperkirakan pada Agustus, terjadi pada 86 persen wilayah Kalsel dan berlanjut hingga bulan Oktober di 14 persen wilayah Kalsel.
Menariknya, sebagian besar wilayah Kalsel juga diperkirakan akan mengalami musim kemarau dengan sifat normal (96,6 persen), sedangkan sisanya di bawah normal (3,4persen). Durasi kemarau sepanjang 2025 pun bervariasi, mulai dari 7 hingga 18 dasarian.
"Dari arahan Kepala BNPB, jika curah hujan semakin sedikit, segera bersurat untuk menetapkan status siaga. Untuk Kalsel kami akan lakukan rapat lanjutan untuk berkoordinasi dalam menentukan penetapan status di Kalsel," ujar Syarifuddin.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa saat ini sudah ada 4 daerah di Indonesia yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Kalimantan Barat.
Untuk daerah lain di Kalimantan, termasuk Kalsel, Suharyanto mendorong agar segera menetapkan status tersebut. Hal ini penting agar bantuan antisipasi kebencanaan dari BNPB bisa segera disalurkan.
"Jika curah hujan sudah rendah, pastikan kita sudah memperkuat, baik perlengkapan, OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), hingga satgas udara," tegasnya secara daring.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel melaporkan selama periode 1 Januari hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 23 kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).dengan luas lahan terdampak sekitar 19,50 hektar. Dalam kejadian Karhutla ini Kota Banjarbaru mendominasi dengan 20 kasus dengan luas lahan mencapai 14,7 hektare.
Menghadapi potensi Karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan sejumlah langkah strategis yang komprehensif, meliputi:
• Peningkatan kolaborasi (Pembinaan dan pengaktifan TRC lintas Sektor/SKPD/Lembaga/organisasi).
• Penguatan Regulasi (Revisi Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian karhutla, PKS terkait pendataan lahan dengan ATR- BPN, Penyiapan Rencana Kontingensi Karhutla).
• Pemetaan Wilayah Rawan (pemetaan di 3 zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring 1 bandara Syamsudin Noor).
• Peningkatan sosialisasi di daerah rawan (kerjasama multi sektor, pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah, dunia usaha).
• Manajemen posko (pendirian posko dan pos lapangan, penyiapandan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas /aktivasi renkon).
• Patroli dan Pembasahan Lahan (Patroli di ring 1, melihat kondisi tinggi muka air, dan pemeriksaan dan pengisian air di kanal untuk mitigasi).
• Pembentukan jejaring peringatan dini dan patroli di wilayah berisiko tinggi karhutla hingga tingkat tapak/desa.
• Usulan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat
Namun, beberapa tantangan tetap membayangi upaya ini, di antaranya luasnya cakupan wilayah hutan dan lahan, keterbatasan sumber air, serta sulitnya menghubungi pemilik lahan di wilayah rawan.
Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan Kalimantan Selatan dapat meminimalkan dampak Karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan di musim kemarau mendatang.
