Banjarmasin (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di RSUD dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin, dalam rangka pengawasan terhadap penguatan peran rumah sakit daerah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, Kamis.
Rombongan disambut Direktur RSUD dr H Moch Anshari Saleh, Dr Among Wibowo MKes, SpS bersama segenap jajaran, ditambah pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: RSUD Barabai terapkan kebijakan pusat terkait KRIS mulai Juni
Rombongan terdiri dari, Muhammad Yahya Zaini selalu ketua tim bersama Felly Estelita Runtuwene, Indah Kurnia, dr Sihar Ph Sitorus, Ahmad Safei, Teti Rohatiningsih, dr Heru Tjahjono, Irma Suryani, Nafa Urbach, Zainul Munasichin, Asep Romy Romaya, Ashabul Kahfi, Surya Utama (Uya Kuya), Muazzim Akbar, dan Lucy Kurniasari.
Turut dalam rombongan, pejabat Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq didampingi Kepala Cabang BPJS Banjarmasin, Asmar serta jajaran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menilai peran fasilitas kesehatan di daerah sangat penting dalam membuka akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Bukan hanya di kota-kota besar, namun fasilitas kesehatan di daerah juga didorong untuk senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat.
Ghufron menjelaskan, sebagai langkah proaktif dalam menghadirkan pelayanan yang prima bagi masyarakat, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah, guna memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang optimal. Beragam inovasi yang diciptakan menjadi bukti keseriusan BPJS Kesehatan dalam membuka akses pelayanan yang semakin mudah dan cepat.
“Sinergi yang dibangun dengan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit daerah, menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi peserta JKN. Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat secara langsung dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki kesiapan dan dukungan yang cukup dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN,” ujar Ghufron.
Baca juga: RSUD Barabai terapkan kebijakan pusat terkait KRIS mulai Juni
Di 2024, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.162 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan 5.646 Fasilitas Penunjang lainnya, seperti Apotek dan Optik. Khusus di wilayah kerja Banjarmasin, sudah ada 342 FKTP dan 38 FKRTL yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ghufron menyebut seiring bertambahnya mitra fasilitas kesehatan juga harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap peserta. Integrasi sistem yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan juga terus dilakukan sehingga peserta dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
"Seperti misalnya digitalisasi layanan melalui optimalisasi Aplikasi Mobile JKN, layanan panggilan video pada fitur Telekonsultasi hingga integrasi sistem dalam layanan antrean online. Selain itu, kehadiran petugas BPJS SATU! atau BPJS Siap Membantu yang siap siaga di rumah sakit diharapkan mampu memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan peserta JKN," tambah Ghufron.
Dalam penyelenggaraan Program JKN, Ghufron menilai BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Peran serta dukungan dari seluruh stakeholder seperti Anggota Komisi IX DPR RI hingga fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan sebagai penyempurna dalam menghadirkan Program JKN yang semakin optimal.
"Dengan sinergi antara BPJS Kesehatan, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan, diharapkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. BPJS Kesehatan akan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan, demi mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta JKN," jelas Ghufron.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini mengatakan kehadiran rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan sekaligus perlindungan kepada pasien. Menurutnya, ada peran tanggung jawab dari pemerintah daerah juga untuk menyediakan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu dalam kunjungan ini kami ingin mengetahui lebih dalam kendala apa saja yang terjadi dalam pemberian layanan, sehingga kami akan menyusun rekomendasi yang nantinya akan ditujukan ke seluruh pihak guna memperlancar pemberian pelayanan ke masyarakat,” kata Yahya.
Direktur RSUD dr. H. Moch Anshari Saleh, Among Wibowo mengatakan RSUD dr. H.Moch Ansari Saleh merupakan rumah sakit pendidikan milik pemerintah yang menjadi rujukan di wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Dengan peran dan tanggung jawabnya, RSUD dr. H. Moch Anshari Saleh telah menetapkan strategi dalam upaya memberikan layanan yang optimal ke masyarakat. Namun, ia mengakui hingga saat ini masih memiliki hambatan dalam pemberian layanan.
“Dalam menjalankan peran tersebut, rumah sakit perlu dukungan sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan agar pemberian pelayanan dapat diberikan secara optimal. Harapannya kunjungan ini bisa menjadi katalisator dalam penyelesaian kendala khususnya terkait sumber data manusia hingga alat kesehatan,” kata Wibowo.
Bukan hanya itu, ia juga berharap seluruh sinergi yang dibangun dengan Komisi IX DPR RI hingga BPJS Kesehatan bisa meningkatkan pembangunan di sektor kesehatan demi meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Baca juga: DPRD HSS dan RSUD-BPJS rapat kerja tingkatkan layanan kesehatan
