Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyebutkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di provinsi ini tersedia sebanyak 390 ton guna menangani dampak bencana banjir yang masih berpotensi karena curah hujan diprediksi masih tinggi.
“Dalam perhitungan data, stok minimal yang dibutuhkan sebagai cadangan sekitar 166 ton, namun Provinsi Kalsel memiliki stok sekitar 390 ton, lebih dari cukup,” kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel Saptono di Banjarbaru, Jumat.
Baca juga: Bulog Kalsel distribusikan 11.577 ton beras cadangan periode 2023
Meskipun stok ini relatif aman, Saptono mengungkapkan bahwa pimpinan setempat meminta penambahan stok agar meningkat menjadi minimal 400 ton.
“Hal ini dipertimbangkan karena mengingat banjir di berbagai daerah berpotensi terjadi hingga enam bulan ke depan, kami akan upayakan penambahan stok melalui perubahan APBD 2025 untuk menambah sekitar 100 ton lagi,” ujarnya.
Saptono menjelaskan langkah ini merupakan salah satu upaya mitigasi terhadap dampak banjir yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Kalsel.
Baca juga: Pemprov Kalsel keluarkan 5 ton beras cadangan untuk tekan inflasi
Ia menyebutkan untuk penyaluran bantuan beras CPP akibat banjir, pemerintah daerah harus mengajukan permintaan resmi minimal melalui kepala desa setempat.
Selain beras CPP, Pemprov Kalsel juga masih memiliki cadangan gabah yang disimpan di kabupaten/kota dengan total sekitar 283 ton yang jika dikonversikan menjadi beras berkisar sekitar 150 ton.
Bahkan pada tahun ini, kata Saptono, ada anggaran untuk penitipan gabah yang berfungsi sebagai cadangan beras pemerintah daerah.
“Kami meminta agar setiap kabupaten/kota memiliki cadangan beras yang aman sebagai langkah awal mengantisipasi musibah banjir dan bencana lainnya,” ujar Saptono.
Baca juga: Bulog Kalsel salurkan bantuan pangan alokasi Desember 2024
