Kabupaten Banjar Belajar Pembinaan Desa dan UKM

Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Rombongan DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan  terdiri Komisi I, II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Perindagkop dan UKM melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Selasa (14/3).


Kehadiran rombongan  berjumlah 30 orang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Siti Zulaikha  tersebut bertujuan melakukan studi banding ke Pemkab Batola terhadap upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa serta Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

“Kehadiran kami selain untuk ukuwah dan silaturahmi juga dalam upaya menambah pengetahuan di bidang pengelolaan pemerintahan desa dan usaha kecil menengah dalam rangka upaya lebih mewujudkan kemaslahatan masyarakat di daerah kami,” tutur Ketua Komisi I DPRD Banjar Mulkan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi menyatakan, kehadiran para wakil rakyat Kabupaten Banjar ke Batola memberikan kebanggaan dan kebahagiaan juga menjadi momen sangat baik untuk lebih mempererat hubungan persaudaraan selakigus kerjasama dan kemitraan.

“Harapan kami ini semakin menguatkan hubungan sinergis untuk mewjudkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan senantiasa berusaha memaksimalkan segenap potensi dan kemampuan SDA dan SDM di masing-masing daerah,” katanya.

Berkenaan dengan strategi pembinaan peningkatan kinerja pemerintahan desa serta pengembangan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan asli daerah para rombongan mendapatkan penjelasan dari dinas terkait yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dahlan  dan  Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  Purkan.

Khusus menyangkut pembinaan peningkatan kinerja pemerintahan desa, sejumlah strategi dipaparkan Dahlan mulai dari langkah awal implementasi Undang-Undang Desa dan aturan pelaksanaan pilkades serentak dan persyaratan, anggaran pilkades, perekrutan perangkat desa hingga kebijakan dana transfer/dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Hal yang sama juga dijelaskan Kepala Diskoperindag Purkan menyangkut langkah-langkah upaya dalam hal pengelolaan pengembangan usaha kecil dan menengah.