BRIDA Kalsel rekomendasikan empat strategi tekan kekerasan perempuan

Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BRIDA Kalsel) Hadi Safitri menyampaikan sambutan pada pertemuan yang membahas strategi mengatasi kekerasan perempuan dan anak di Banjarbaru, Kamis (7/11/2024). (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BRIDA Kalsel) menyampaikan empat strategi menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat setiap tahun.

"Banyak faktor pemicu terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya tingkat pendidikan masyarakat dan kondisi perekonomian," kata Plt Kepala BRIDA Provinsi Kalsel Hadi Safitri di Banjarbaru, Jumat.

Hadi mengatakan, jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan mencapai 531 kasus dan laki-laki sebanyak 147 kasus selama 2023, sehingga perlu menjalankan strategi untuk menekan kasus kekerasan di Kalsel.

Menurut dia, ada berbagai faktor yang jadi kendala menurunkan tingkat kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kalsel, yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran dan peraturan kebijakan.

BRIDA Provinsi Kalsel, kata dia, menggandeng beberapa ahli dari kalangan akademisi guna mengkaji dan mencari solusi menurunkan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Terdapat tujuh peneliti dengan ketua dari BRIDA Provinsi Kalsel Hartiningsih dan enam anggota, yakni Nana Noviana, Maliani, Wajidi dan Dewi Siska (BRIDA Provinsi Kalsel), akademisi dari ULM Fahrianoor dan STIMIK Banjarmasin Nurhikmah.

Ketua peneliti dari Kajian Optimalisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak BRIDA Provinsi Kalsel Hartiningsih menyebutkan empat strategi yang sudah disusun tim untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel, yaitu pelayanan, sosialisasi, pendekatan kelembagaan dan keterlibatan media.

Selain itu, rekomendasi kepada mitra atau pemangku kebijakan menyampaikan sosialisasi konseling mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, menerbitkan payung hukum dan pelibatan perusahaan untuk membuat satgas anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.