Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I Husnan didampingi Wakil Ketua II M Kusasi, dengan agenda pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS Muhammad Bustani, di Kandangan, mengatakan penetapan target-target tahun 2025 harus benar-benar kredibel dan dapat dicapai.
“Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar naik kelas, berdaya saing domestik bahkan internasional,” ujarnya, mengutip pers rilis Sekretariat Daerah DPRD HSS, Kamis
Dijelaskan dia, peran UMKM dalam pasar domestik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Jubir Fraksi Nasdem Haidir Sani, mengatakan meski terjadi penurunan angka APBD 2025 berbagai program pembangunan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik.
Baca juga: Ketua DPRD HSS: HSN 2024 motivasi lanjutkan perjuangan para santri
Pihaknya berharap meski terjadi penurunan, program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat tetap terlaksana dengan baik,
Jubir Frkasi PDI-P Muhammad Rizali, berharap APBD tahun 2025 dapat membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Kabupaten HSS.
“Sehingga setiap Rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemkab HSS harus berbanding lurus, dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Jubir Fraksi Gelora Persatuan Pembangunan Juni, mengatakan agar penyusunan dan pembahasan APBD 2025 harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran.
"Yang lebih penting lagi APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, prioritas dan punya kapasitas untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Jubir Fraksi PKB Muhammad Yurni menginginkan di tahun 2025 adanya peningkatan fasilitas kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur yang sulit diakses seperti di wilayah Kecamatan Daha Barat.
Baca juga: DPRD HSS rapat paripurna penyusunan tata tertib beracara
“Maka dengan ini kami menginginkan hal-hal seperti ini, agar segera diselesaikan, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Golkar Suniansyah menyampaikan beberapa pertanyaan diantaranya bahwa Pemkab HSS menerapkan perencanaan anggaran belanja daerah yang berbasis kinerja, untuk lebih mempertajam alokasi anggaran secara efektif dan efesien.
“Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana peran Pemkab HSS dalam pelaksanaannya,” katanya.
Terakhir, Jubir Fraksi Gerindra Mutia Sylvana, mengatakan dalam penyusunan anggaran harus memandang upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
“Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh pemkab kita agar memberikan manfaat, serta memperlancar usaha mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
