"Hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik," kata AHY melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat.
Baca juga: Menteri AHY sambut kontingen final Turnamen Voli Menteri ATR Cup 2024
AHY menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum pada rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Kamis.
Diketahui, sertipikat tanah elektronik telah diterapkan pada sejumlah negara, sehingga pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya.
AHY menuturkan hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia.
AHY mengungkapkan penerapan sertipikat tanah elektronik memiliki keuntungan bagi masyarakat, antara lain meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam.
Selain itu, sertipikat tanah elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah.
"Sertipikat tanah elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat," tutur AHY.
AHY tidak menampik sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna.
Baca juga: Menteri AHY lantik 327 pegawai administrator dan fungsional
Namun, AHY mengimbau peserta kuliah umum agar dapat turut serta menyempurnakan dan mendukung meningkatkan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.
"Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kalau ada masukan kritik yang membangun kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan," ucap AHY.
Pelaksana Tugas Rektor Unpad Arief S. Kartasasmita menyampaikan kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir.
"Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena mahasiswa harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan," ungkap Arief.
Adapun kuliah umum ini dimoderatori dosen Fakultas Hukum Unpad Nia Kurniawati dan turut hadir anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, sejumlah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Menteri AHY tekankan pengadaan tanah harus utamakan keadilan
