Paringin (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan program intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) harus tepat sasaran agar optimal mencegah gagal tumbuh kembang anak atau stunting.
"Jika ditemukan balita mengarah stunting lakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan yang tepat sasaran," kata Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting , Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI Dakhlan Choerone saat dikonfirmasi di Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa.
Baca juga: Desa Lok Batung Balangan percontohan bebas stunting
Dakhlan pun mengapresiasi program Balangan Lawan Stunting (Balanting) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Balangan menggandeng pihak swasta melalui kegiatan intervensi dan pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Dakhlan menilai program intervensi sangat efektif menekan angka stunting di Kabupaten Balangan maupun daerah lainnya.
Dakhlan menuturkan balita usia enam bulan hingga dua tahun berpotensi tinggi mengalami stunting di daerah maupun nasional.
Namun, Dakhlan mengatakan deklarasi bersama desa bebas stunting antara Pemkab Balangan dengan seluruh pemangku kebijakan termasuk swasta menjadi langkah intervensi untuk mencegah kasus gagal tumbuh kembang dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita semakin optimal.
Tercatat, jumlah balita menderita stunting di Kabupaten Balangan meningkat pada 2023 sehingga perlu meningkatkan program intervensi maupun pendampingan agar tidak ada penambahan kasus ibu hamil yang melahirkan bayi stunting.
Baca juga: Perkuat Kolaborasi Menuju Balangan Bebas Stunting
"Selain inovasi yang disesuaikan kondisi di daerah juga perlu dilakukan penguatan para kader posyandu agar program lebih efektif," tutur Dakhlan.
Dakhlan juga menyebutkan deklarasi desa bebas stunting sebagai apresiasi terhadap pencapaian dan bukti nyata komitmen bersama memerangi stunting dan meningkatkan kesehatan anak di Balangan.
Diketahui, prevalensi stunting berdasarkan survei status gizi angka kasus gagal tumbuh kembang di Kabupaten Tabalong tersisa 15 persen.
Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan pengobatan Desa Lk Batung Kecamatan Balangan sebagai Desa Bebas Stunting menjadi percontohan bagi desa lain untuk memerangi stunting.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Ahmad Sauki menyebutkan pihaknya menganggarkan dana alokasi khusus sebesar Rp1 miliar untuk program penanganan stunting pada 2024.
Baca juga: Perkuat Kolaborasi Menuju Balangan Bebas Stunting
"Kami bersyukur atas kerja keras semua pihak, terutama perusahaan swasta selama ini terlibat penanganan stunting di Kabupaten Balangan," ungkapnya.
Sauki menegaskan Pemkab Balangan serius dan fokus menangani kasus stunting untuk menyambut Indonesia Emas agar terbentuk generasi yang sehat.
"Sangat tidak mungkin kita menyambut Indonesia Emas kalau generasi kita tumbuh dan berkembangnya terganggu," ujarnya.
Sementara itu, Divisional Head CSR PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti mengemukakan upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi pentahelix bersama pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.
"Dengan adanya kolaborasi ini dapat mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah," ungkap Okty.
Pembentukan Pokja Balanting menjadi salah satu strategi untuk pencegahan stunting dengan melibatkan jajaran Pemkab Balangan dan tim CSR Adaro Group serta organisasi lainnya.
Diungkapkan Okty, Pokja yang dibentuk pada 2022 tersebut semakin hari semakin efektif menurunkan angka stunting di setiap desa, sehingga Kabupaten Balangan semakin optimis akan mampu memperbaiki kondisi kesehatan balita dari hari ke hari.
Kepala Desa Murung Ilung Syahroni menyatakan berkomitmen dan memastikan seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan asupan gizi berkualitas dan pelayan kesehatan yang optimal.
Baca juga: Adaro perluas intervensi percepat turunkan stunting di Balangan
