Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PNM) 2025 sebesar Rp3 triliun yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rapat Kerja Kersama Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu.
Alokasi PMN itu untuk mendukung langkah PLN untuk mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) sebesar 100 persen yang selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Baca juga: Tapin-PLN MoU pungut setor pajak barang dan jasa tertentu
Keterangan tertulis Humas PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng di Kota Banjarbaru, Kamis, mengutip anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji selaku pimpinan rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN sebagai upaya PLN memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
"Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok," ujar Sarmuji di depan peserta rapat termasuk Menteri BUMN yang hadir bersama jajarannya.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap melalui dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: PLN dorong pertumbuhan industri dengan suplai listrik 18,58 MVA ke PT SMART Tbk
“Kita harapkan bagaimana PMN bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi secara menyeluruh," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta usai rapat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN bersama dengan pemerintah berkomitmen penuh menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, dan tak terkecuali daerah 3T.
"Listrik saat ini menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar Darmawan.
Baca juga: PLN Kalselteng-Kejati perkuat sinergi dukung Proyek Strategis Nasional
Darmawan mengungkapkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) tahun 2025 untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen dengan mengajukan alokasi PMN yang melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan pada 1.092 desa.
"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T," ungkap Darmawan.
Darmawan menjelaskan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi peta geospasial sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.
"Setiap General Manager PT PLN bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota, DPRD dan stakeholder lainnnya diarahkan untuk mendapat dukungan, karena program listrik desa bukanlah program PLN saja, tetapi program negara sehingga kami terus memastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan," tegas Darmawan.
Baca juga: PLN Kalselteng rawat 253 infrastruktur kelistrikan tanpa "kedip"
Diketahui, selama periode 2015-2022 PLN berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Tercatat hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen dan PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara lebih optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen
"Dana PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik di daerah-daerah menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil sehingga menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," kata Darmawan.
