"Kita mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menangani RTLH antara lain dengan studi komparasi sebagai perbandingan dan buat bahan masukkan," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Fraksi DPRD Banjarbaru beri masukan penyusunan RPJPD 2025-2045
Ia menerangkan Komisi III DPRD Kalsel menyasar studi komparasi ke Jatim, karena provinsi itu tergolong baik menjalankan program RTLH.
"Kita berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Banua pada berbagai aspek, seperti rehabilitasi RTLH serta mitigasi bencana dan lainnya," ujar Abidinsyah.
Abidinsyah mengungkapkan Kalsel termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor sehingga perlu menjalankan program rehabilitasi atau renovasi rumah relatif lebih baik dan tahan terhadap bencana agar mengurangi kerugian dan kerusakan.
"Alhamdulillah, kita mendapat banyak masukkan dari Kota Surabaya yang dapat mempercepat pencapaian target dengan memperkuat fungsi pengawasan," ujar Abidiansyah.
Abidiansyah menuturkan DPRD Provinsi Kalsel mengupayakan agar Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana lebih untuk biaya perbaikan per rumah yang dilengkapi sanitasi.
Baca juga: DPRD Kalsel gali informasi "desa cerdas" di Jabar
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jatim Akmarawita Kadir menuturkan Pemerintah Kota Surabaya menggulirkan program bedah rumah tidak layak huni "Tutilahu".
Kadir menerangkan program tersebut berjalan sudah sejak lama dan terus berkelanjutan di Kota Surabaya.
"Di Surabaya, Alhamdulillah lancar jadi rata-rata lebih dari 1.000 unit per tahun, namun masih kurang karena masih banyak yang membutuhkan. Jadinya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat agar lebih efektif pelaksanaannya," tutur Kadir.
Baca juga: DPRD Kalsel: Pembangunan jalan bebas hambatan datangkan banyak keuntungan
