Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) Firman Yusi berpendapat, bencana banjir di provinsi, yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih tersebar di 13 kabupaten/kota, butuh solusi jangka panjang.
Pasalnya bencana banjir merupakan salah satu ancaman utama yang terus berulang di Kalsel, ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi setempat ketika dikonfirmasi, Selasa.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banjir tidak hanya terjadi secara musiman, tetapi juga semakin meluas, berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.
Baca juga: Wapres Gibran tinjau banjir di Sungai Tabuk disambut antusias warga
Baca juga: Kunjungan ke Balangan, Wapres Gibran pastikan penanganan bencana tepat sasaran
Banjir besar yang melanda berbagai kabupaten dan kota di Kalsel khususnya menimbulkan kerugian material, mengganggu aktivitas perekonomian, merusak infrastruktur, serta memaksa ribuan warga mengungsi.
"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan persoalan tata kelola wilayah dan pembangunan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan," ujar alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Dalam konteks tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berpendapat, pemetaan wilayah rawan bencana banjir menjadi langkah awal yang sangat krusial.
"Tanpa pemetaan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis data ilmiah, kebijakan penanggulangan banjir cenderung bersifat reaktif, jangka pendek, dan tidak menyentuh akar persoalan," ujar wakil rakyat kelahiran "kota minyak" Tanjung (237 km utara Banjarmasin), ibukota Tabalong tersebut.
Baca juga: BPBD Banjar catat 67.344 jiwa terdampak banjir
Baca juga: Hari keempat banjir bandang di Balangan, 13.583 jiwa terdampak
Baca juga: BPBD HSS: 4.180 jiwa terdampak banjir
Oleh karena itu, Kalsel membutuhkan pendekatan mitigasi bencana banjir yang komprehensif di tingkat provinsi, mulai dari pemetaan risiko, penyusunan rencana induk pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penyediaan shelter publik yang layak bagi pengungsi.
Mantan Anggota DPRD "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu menambahkan, secara geografis, Kalsel memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap banjir. Provinsi ini didominasi oleh dataran rendah, rawa, dan daerah aliran sungai (DAS) yang luas.
"Sungai Barito sebagai sungai terbesar, beserta anak-anak sungainya seperti Sungai Martapura, Sungai Negara, dan Sungai Tabalong, menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sekaligus potensi sumber bencana ketika daya dukungnya menurun," lanjut pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PUSAKA Tabalong itu.
LSM PUSAKA singkatan dari Putra Putri Saraba Kawa yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan serta lingkungan hidup di kabupaten paling utara Kalsel yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) tempat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut dia, selain faktor alam, kerawanan banjir di Kalsel juga dipengaruhi aktivitas manusia. Alih fungsi hutan di daerah hulu, pertambangan, pembukaan lahan skala besar, serta perkembangan permukiman di kawasan rawa dan bantaran sungai telah mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan mengendalikan air.
Selain itu, sistem drainase perkotaan yang tidak memadai serta sedimentasi sungai semakin memperparah kondisi tersebut, dan banyak lagi faktor lain penyebab banjir, demikian Firman Yusi.
