"Desa Binaan Imigrasi adalah upaya kolaboratif antara Kantor Imigrasi dan perangkat desa untuk menyediakan akses informasi keimigrasian kepada masyarakat, mengingat jarak desa binaan ke Kantor Imigrasi cukup jauh," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel Junita Sitorus di Rantau, Jumat.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel sosialisasikn hasil Survei Penilaian Integritas
Saat menyambangi Desa Mandurian, salah satu Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Tapin, Junita dengan gaya bahasa ringan dan komunikatif berdialog dengan warga tentang pengalaman mereka terkait layanan keimigrasian.
Beragam tanggapan diterima, dari warga yang tidak mengetahui sama sekali tentang keimigrasian hingga mereka yang telah bepergian ke luar negeri untuk ibadah Umroh/Haji atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sosialisasi ini berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan jawaban dari warga.
Junita juga menambahkan bahwa keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat mencegah warga desa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana penyelundupan masyarakat (TPPM) dan bekerja sebagai PMI non-prosedural.
Baca juga: Kemenkumham jadi kementerian terbaik terapkan SPBE
"Pemahaman yang lebih baik tentang keimigrasian diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat," ucapnya.
Senada dengan Junita, Kepala Kanim Banjarmasin Muhammad Wahyuni menyampaikan pihaknya telah menugaskan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di Desa Mandurian.
Ikram, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, ditunjuk untuk memastikan komunikasi dan pembinaan berjalan dengan baik di desa binaan tersebut.
Sebelumnya Tim Divisi Keimigrasian Kalsel juga telah melaksanakan sosialisasi keimigrasian di Kantor Kecamatan Tapin Tengah, Desa Margasari dan Desa Sungai Puting.
Baca juga: Gedung baru jadi momentum tingkatkan layanan Kemenkumham Kalsel
