Pemkab HSS rembuk evalusi dan strategi percepatan penurunan stunting

Penandatangan komitmen bersama dalam upaya penanganan kasus stunting, di aula kantor Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Kamis (30/5/2024). (Antara/HO-Prokopim Setda HSS)

Sebagai daerah fokus pencegahan stunting, kita di HSS menargetkan prevalensi 14 persen pada 2024, sesuai target nasional,

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan(HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hermansyah membuka rembuk mengangkat masalah stunting, dengan mengangkat tema terkait evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting setempat.

Hermansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS berupaya mengatasi peningkatan prevalensi stunting yang mencapai 25,4 persen pada 2023, naik dari 20,3% pada 2022.

"Sebagai daerah fokus pencegahan stunting, kita di HSS menargetkan prevalensi 14 persen pada 2024, sesuai target nasional," ujarnya dalam sambutan, di aula kantor Kecamatan Kandangan, Kamis.

Baca juga: Pj Bupati HSS pimpin diseminasi audit kasus stunting

Dijelaskan dia,upaya yang dilakukan termasuk intervensi spesifik dan sensitif, didukung oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Serta, pendampingan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk evaluasi dan strategi tepat diperlukan untuk mencapai target ini.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras dari semua pihak dalam upaya penurunan stunting, khususnya bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kita," ucapnya.

Selain itu, ia juga berharap melalui kegiatan hari ini menjadi upaya sinergitas penurunan stunting di Kalsel pada umumnya, dan di HSS pada khususnya agar kasus stunting dapat semakin menurun dan teratasi.

Diketahui, percepatan penurunan angka prevalensi stunting merupakan salah satu program prioritas nasional, yang harus didukung bersama-sama.

Baca juga: Dinas PUTR HSS gandeng 29 KSM interversi stunting dan kemiskinan ekstrem

Dalam Peraturan Presidin (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan Stunting diimplementasikan dengan disusunnya rencana aksi nasional, untuk pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke desa.

Dalam rangkaian kegiatan ini, dilakukan pula penandatangan komitmen bersama oleh Ketua DPRD HSS, Pj Bupati HSS Kapolres HSS, Kepala Kejaksaan Negeri HSS, Kodim 1003 HSS, Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Kemudian oleh Sekretaris Daerah HSS yang juga Ketua TPPS, Pj Ketua TP PKK HSS Rusnawati Hermansyah, dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab HSS.