Pelaihari (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto mengatakan penyaluran transfer ke daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari pemerintah pusat mencapai Rp672,5 miliar hingga April 2024,.
"Sebesar 34,69 persen dari total alokasi sebesar Rp1,94 triliun,” ujar Muhammad Falih Arianto melalui keterangan tertulis di Pelaihari, Selasa.
Falih juga menjelaskan, empat jenis dana transfer telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa berupa, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp418,14 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp173,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp31,7 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp49,5 miliar.
Untuk Dana Insetif Fiskal sebesar Rp14,06 miliar, sebut dia, baru tersalurkan sebesar 50 persen di awal Mei 2024.
“Penyaluran DAK Fisik saat ini belum ada bidang/subbidang pelaksana DAK Fisik menerima penyaluran, karena saat ini masih dilakukan reviu atas penyaluran DAK Fisik Tahun 2023 oleh Inspektorat sebagai syarat dalam penyaluran DAK Fisik Tahun 2024,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Illa menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini dilaksanakan untuk memastikan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah melalui TKD dan TP telah dilaksanakan oleh Pemda dan SKPD dengan baik.
“Untuk tahun 2024, penyaluran TKD menunjukan progress yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, dimana progress sampai dengan akhir April meningkat 31 persen lebih cepat dari tahun 2023” jelasnya.
Falih juga menjelaskan, tahun 2024, SKPD di Kabupaten Tanah Laut belum ada menerima alokasi anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP).
Berbeda dengan tahun lalu, jelas dia, terdapat satu SKPD yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut mengelola dana TP sebesar Rp21,4 miliar digunakan untuk Pembangunan Factory Sharing Komoditas Karet pada Sentra UKM Provinsi Kalsel berlokasi di Kecamatan Batu Ampar.
“Alhamdulillah pembangungan Rumah Produksi Bersama Karet Alam tersebut telah diselesaikan 100 persen pada akhir Maret 2024," ungkapnya.
Dia berharap, dengan adanya rumah produksi tersebut dapat memberikan kontribusi besar melalui efisiensi dan efektivitas operasi lebih optimal dengan pendekatan green industry clustering (green economy, green technology and green product).
"Karena rumah produksi tersebut mempunyai rantai pasok integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan” imbuhnya.
Sementara, perwakilan Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kalsel Noor Jamila saat melakukan monitoring penyaluran TKD dan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Tanah Laut mengungkapkan, pembangunan di daerah tidak hanya bersumber dari dana APBD,.
Namun, sambung dia, terdapat peran pemerintah pusat melalui penyaluran dana transfer ke masing-masing kabupaten/kota dengan nilai cukup besar.
Dia menambahkan, perkembangan positif tersebut menandakan penyaluran lebih cepat dapat digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga diharapkan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.
