GAPKI: 427 ribu hektare lahan kebun kelapa sawit di Kalsel

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalimantan Selatan Edy Sapta Binti menyebutkan luas lahan kebun sawit di provinsi tersebut mencapai 427 ribu hektare dengan jumlah 86 perusahaan.

"Sampai 2024, jumlah anggota GAPKI sekitar 54 perusahaan atau baru sekitar 63 persen dengan kebun inti seluas 257.590 hektare dan kebun masyarakat seluas 60.269 hektare," kata Edy di Banjarmasin, Senin.

Baca juga: Kolaborasi Pemprov Kalsel bersama Ditjen Perkebunan dan GAPKI tangani Karhutla.

Dia menambahkan jumlah pabrik kelapa sawit sebanyak 46 unit dan minyak goreng mencapai tiga unit terdiri dari dua di Kabupaten Kotabaru dan satu unit di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selain pabrik minyak goreng, terdapat dua unit pabrik biodiesel terdiri dari satu unit di Kabupaten Kotabaru dan satu unit di Tanah Bumbu dengan luas perkebunan kelapa sawit di Kalsel tersebut.

Edy memperkirakan konsumsi minyak sawit dalam negeri akan terus meningkat, terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleo kimia dan energi (bio diesel) pada 2024, namun tidak dibarengi dengan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan 2023.

Baca juga: Mentan RI minta Kalsel penuhi target tanam sawit 10 ribu hektare

Menurutnya, produksi diperkirakan akan mengalami stagnan, begitu juga dengan ekspor diprediksi akan mengalami penurunan, karena kebutuhan yang meningkat di dalam negeri.

"Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, maka dilakukannya peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) baik pola I maupun pola II (kemitraan) yang persentase terbesar di beberapa daerah sentra kelapa sawit, seperti Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar dan Barito Kuala (Batola). Namun progresnya masih lambat," ujarnya.

Edy menuturkan GAPKI Kalsel masih berjuang menyelesaikan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi masuk kawasan hutan, peremajaan sawit rakyat, termasuk pemenuhan kewajiban fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM 20 persen) sertifikat ISPO khusus bagi kelembagaan pekebun.

"Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan, khususnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, agar memberikan perhatian khusus," harapnya.

Baca juga: Antisipasi karhutla, PT TBM- GAPKI rapatkan barisan