Bupati Banjar-BPK rakor tingkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah

Bupati Banjar Saidi Mansyur (kanan) bersama Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauly saat mengikuti rapat koordinasi dengan BPK RI dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (8/3/2024). (ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Banjar)

Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain Bupati Saidi, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauly, Kepala Disdukcapil Azwar dan Kadis Kesehatan Yasna Khairina mengikuti rakor tersebut di Command Center Martapura, Jumat.

Baca juga: Bupati Banjar instruksikan SPKD siapkan data untuk audit BPK

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sehingga melalui rakor ini, berharap bisa mewujudkan laporan keuangan yang baik sesuai aturan ketentuan berlaku," ujar Saidi.

Diketahui, rakor bersama BPK RI terkait pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Auditoriat Keuangan Negara VI.

Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan tujuan pemeriksaan untuk menilai empat aspek penting, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern.

"Harapannya, pimpinan entitas dapat membangun komunikasi dan sinergi yang efektif, disamping penyediaan database maupun aplikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan," ungkapnya.

Baca juga: Wakil Bupati Banjar terima LHP kinerja dan PDTT 2023

Pius berharap tim pemeriksa berpegang pada nilai independensi, integritas dan profesional serta harus menegakkan kode etik BPK dan SPKN sehingga bisa terwujud pengelolaan keuangan berkualitas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Suharti menuturkan laporan secara umum, akses dan kualitas layanan pendidikan meningkat sehingga harus bisa dipertahankan.

Disebutkan Suharti, pencapaian angka nasional itu merupakan hasil dari kolaborasi bersama antar pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kebijakan yang relevan untuk akses dan kualitas layanan pendidikan.

"Pemerintah daerah memiliki andil sangat besar dalam memastikan pencapaian bidang pendidikan, seperti capaian pada indikator SPM sektor pendidikan sehingga hasil itu harus dipertahankan," ungkap Suharti.

Baca juga: Bupati Banjar tanggapi saran dan masukan BPK RI