Wakil Bupati Banjar terima LHP kinerja dan PDTT 2023

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsy (kanan) menerima dokumen LHP kinerja dan PDTT Semester II periode 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Banjar)

Martapura (ANTARA) - Wakil Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Said Idrus Al-Habsy menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II periode 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Bupati Banjar Said menerima dokumen LHP kinerja dan PDTT dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi.

Baca juga: Ketua DPRD optimis pengelolaan keuangan daerah Kalsel 2024 lebih baik

"Kami bersama Wakil Ketua III DPRD Banjar Akhmad Zacky Hafizie sudah menerima dokumen LHP kinerja dan PDTT di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru, Jumat," ujar Said saat dikonfirmasi di Martapura, Kabupaten Banjar, Sabtu.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi menyebutkan laporan yang diserahkan kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Banjar berisi opini dan rekomendasi yang harus dipenuhi sesuai aturan dan ketentuan.

"Opini dan rekomendasi yang kami sampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan diharapkan dipenuhi karena tujuannya untuk mendorong peningkatan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan," ucapnya.

Dijelaskan Rahmadi, LHP berupa pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu guna memastikan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisiensi serta memenuhi aturan keuangan.

Baca juga: Gubernur Kalsel ajak jajaran benahi pengelolaan keuangan daerah

Rahmadi menekankan pemerintah daerah terutama di wilayah Kalsel terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk melaksanakan amanat negara agar terwujud pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

"Tugas kami, sebagai lembaga negara adalah memeriksa kinerja pemerintah daerah atas pemakaian dana negara, memberikan opini dan rekomendasi yang harus dipenuhi untuk penyempurnaan," tegasnya.

Diketahui, BPK RI menyampaikan enam LHP, dua di antaranya Laporan Dengan Tujuan Tertentu, sedangkan empat lainnya berkaitan dengan Kepatuhan Anggaran yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Selain Pemkab Banjar, entitas lain yang menerima laporan adalah Pemprov Kalsel dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Pemkot Banjarmasin dan Banjarbaru, Balangan dan Bank Kalsel.

Baca juga: DPRD Banjarbaru serahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran