Kemenkumham Kalsel perkuat penerapan SPIP terintegrasi

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam mendukung reformasi birokrasi.

"SPIP yang terintegrasi dengan baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, transparan, dan berintegritas,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Faisol Ali di Banjarmasin, Kamis.

Baca juga: Kemenkumham perkuat kemampuan 100 PPNS di Kalsel

Menurut Faisol, sosialisasi SPIP dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah dan UPT tentang pentingnya SPIP dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab di dalam organisasi.

Ia menjelaskan bahwa pemaparan materi dan pendampingan yang diberikan pada kegiatan ini dapat menjadi dukungan vital bagi terlaksananya program-program strategis yang telah ditetapkan.

Dia pun memberikan apresiasi kepada tim yang selama ini telah berkomitmen dan bekerja keras dalam proses pemenuhan data dukung reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM.

Baca juga: Kemenkumham Kalsel perkuat reformasi birokrasi bagi layanan publik

"Diharapkan agar pemenuhan data dukung kedepannya dapat mencapai 100 persen dan kualitasnya ditingkatkan untuk mencapai status WBK dan WBBM pada Kanwil dan UPT se-Kalsel,” ucapnya.

Faisol menyebut pula Tim RB dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan Ditjen Imigrasi yang hadir di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menjadi wujud nyata dukungan pusat ke kanwil.

Adapun narasumber yang hadir Abdul Karim selaku Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Kalimantan Selatan dan Nasrudin Nurdiansyah selaku Koordinator Pengendali Teknis Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca juga: Kemenkumham Kalsel diseminasi keprotokolan efektivitas kegiatan resmi