Pj Bupati ingatkan musrenbang fokus capai keseimbangan dan kesepakatan bersama

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Hermansyah beserta pejabat terkait meninjau lokasi yang menjadi usulan dalam musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Angkinang Tahun 2025, di ruas jalan Padat Karya Sungai Hanyar, Kecamatan Angkinang, HSS, Kalimantan Selatan, Senin (29/1/2024). (ANTARA/HO-DISKOMINFO HSS)

Setelah melalui proses pemilihan dari berbagai usulan, teridentifikasi terdapat 55 usulan prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan musrenbang,

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tingkat Kecamatan Angkinang.

"Musrenbang ini difokuskan pada skala prioritas untuk mencapai keseimbangan, dan mencapai kesepakatan bersama di Kecamatan Angkinang," kata Penjabat Bupati HSS Hermansyah dalam sambutan, mengutip pers release Diskominfo HSS, di Angkinang, Selasa.

Baca juga: Pemkab HSS sinergiskan rencana pembangunan dengan OPD

Hermansyah juga menyoroti bahwa sistem musrenbang memadukan pendekatan bottom-up dan top-down, menggabungkan perencanaan dari masyarakat dengan kebijakan pemerintah, termasuk kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, Camat Angkinang Sabil Ar-Rasyad, melaporkan pada musrenbang tingkat desa sebelumnya, terdapat 138 usulan.

"Setelah melalui proses pemilihan dari berbagai usulan, teridentifikasi terdapat 55 usulan prioritas kita yang akan menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan musrenbang," terangnya.

Baca juga: Pemkab HSS: Latihan bedah dokumen selaraskan pemda dan pusat

Seusai kegiatan, Pj Bupati HSS didampingi Camat Angkinang dan kepala desa menyempatkan meninjau langsung lokasi yang menjadi usulan-usulan musrenbang, diantaranya ruas jalan Padat Karya Sungai Hanyar, Kecamatan Angkinang.

Turut hadir dalam musrenbang, anggota DPRD HSS, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, forkopimcam, kepala Instansi vertikal, kepala desa beserta ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak, dan unsur stakeholder terkait.