Pj Bupati HSS buka musrenbang ke-10 tingkat Kecamatan Telaga Langsat

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan,  Hermansyah membuka Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ke-10 tingkat kecamatan di Telaga Langsat.

"Saya menyambut baik terlaksananya kegiatan musrenbang ini, yang juga salah satu dari tahapan penyusunan RKPD," kata Hermansyah mengutip pers release Bagian Prokopim Setda HSS, di aula kecamatan setempat, Telaga Langsat, Selasa.

Pihaknya berharap melalui pelaksanaan musrenbang RKPD kecamatan yang dilaksanakan ini dapat menghasilkan program atau kegiatan yang partisipatif, dan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional.

Baca juga: DPRD HSS harapkan musrenbang kecamatan akomodir aspirasi masyarakat

Pelaksanaan musrenbang RKPD supaya diikuti dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperoleh hasil untuk perumusan akhir, sekaligus penetapan RKPD yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Oleh karena itu, dibutuhkan aspirasi dari para pemangku kepentingan kita sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan," terangnya.

Prioritas tersebut disusun berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan, dan berkesinambungan untuk dituangkan dalam rancangan RKPD.

Baca juga: Pj Bupati HSS dan jajaran gunakan trail hadiri musrenbang Daha Barat

Sebelumnya,  Camat Telaga Langsat Sar Ipansyah, melaporkan beberapa daftar usulan yang telah dihimpun oleh admin desa dan kelurahan di aplikasi, sudah dibuatkan sekitar 137 usulan.

"Yang setelah diusulkan bersama di pra Musrenbang didapat 33 usulan prioritas kita, di wilayah Telaga Langsat terutama di bidang infrastruktur," ujarnya.

Turut hadir, para tokoh agama, para anggota DPRD HSS, para pejabat di lingkup Pemkab HSS, forkopimcam, kepala Instansi vertikal, kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, forum anak, dan perwakilan berbagai stakeholder.