Realisasi pendapatan daerah Banjarbaru tertinggi se-Indonesia

Banjarbaru (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Keuangan RI menyatakan pencapaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan meraih hasil tertinggi dibandingkan kota lain di seluruh Indonesia pada 2023.

"Alhamdulillah, realisasi pendapatan APBD Kota Banjarbaru tertinggi dan semuanya tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran di lingkup Pemkot Banjarbaru" ujar Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Rabu.

Baca juga: Wali Kota Aditya minta camat dan lurah siapkan upaya penanganan banjir

Data Ditjen Bina Keuangan yang disiarkan pada 19 Januari 2024 menunjukkan Pemkot Banjarbaru membukukan realisasi APBD 2023 menembus 114,96 persen atau tertinggi se-Indonesia.

Peringkat pertama ini sekaligus menempatkan Banjarbaru berada pada peringkat tertinggi di antara 10 besar daerah dari total 20 daerah dengan realisasi pendapatan tinggi yang dinilai Kementerian Keuangan RI.

"Keberhasilan merealisasikan pendapatan dengan persentase tertinggi dua tahun berturut-turut merupakan wujud konsisten seluruh jajaran pemkot sehingga kami tentu sangat berterima kasih," ujar Aditya.

Dikatakan Aditya, salah satu bentuk konsistensi Pemkot Banjarbaru, yakni fokus mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah sehingga hasil akhirnya bisa terealisasi maksimal.

Baca juga: Wali Kota Aditya resmikan "Cafe Literasi Waka 7" Darpusda

"Tahun lalu, realisasi pendapatan APBD Banjarbaru mencapai 114,41 persen atau melebih target yang ditentukan dan juga menempati peringkat tertinggi dibandingkan kota lain se-Indonesia," ungkapnya.

Diketahui, PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain itu, PAD juga memiliki peran penting sebagai indikator mengukur kemandirian daerah dan kinerja dari setiap kepala daerah, semakin besar penerimaan PAD semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Baca juga: Wali Kota Aditya serahkan tiga ambulans ke Puskesmas Banjarbaru