Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan seluruh lembaga berkepentingan (stakeholder) berkolaborasi agar pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 berjalan lancar dan tanpa kendala.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita Ayu Febria Roosani saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Minggu.
Baca juga: DPRD Kalsel kunjungi KPU Tabalong guna pastikan kesiapan Pemilu
“Diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh stakeholder untuk memastikan persiapan dan kesiapan Pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan dengan baik,” kara Noortita.
Noortita mengungkapkan bersama Ketua Komisi I Rachmah Norlias dan Sekretaris Suripno Sumas melakukan kunjungan kerja dan memantau persiapan pelaksanaan pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong pada 7-9 Desember 2023.
Noortita mengharapkan seluruh penyelenggara pemilihan dan lembaga terkait sudah siap melaksanakan pemilu serentak 2024, termasuk KPU Tabalong.
“Tabalong sudah sangat siap dan masalah anggaran sudah sharing dengan provinsi. Dari total anggaran, terserap 40 persen dan 60 persen pada saat pelaksanaannya,” ujar Noortita.
Baca juga: Legislator Banjarmasin minta Pemilu 2024 tanpa gesekan
Untuk itu, Komisi I DPRD Kalsel ingin memastikan setiap aturan terkait penyelenggaraan Pemilu harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Ketua KPU Tabalong Ardiansyah mengaku sudah mendapatkan “lampu Hijau” dari Pemerintah Kabupaten Tabalong terkait anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum presiden, legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Ardiansyah menyebutkan Pemkab Tabalong dan stakeholder bersepakat untuk menyukseskan pesta demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali sesuai peraturan berlaku.
“Alhamdulillah sudah disetujui. dan pencairan baru 40 persen dan untuk penggunaan masih belum dapat digunakan karena dananya belum ada dan menunggu tahapan tahapan pemilu. Kemudian untuk porsi anggaran sebesar 65 persen buat kegiatan Panitia Adhoc dan sisanya untuk kabupaten/kota,” tutur Ardiansyah.
Baca juga: DPRD Kalsel masifkan sosialisasi Undang-Undang Pemilu
