Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp90,7 miliar melalui dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2023.
"Defisit anggaran akan ditutupi Silpa tahun lalu sehingga komposisi APBD Banjarbaru tahun 2024 tidak ada masalah," ujar Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Ahad.
Baca juga: DPRD sahkan APBD Banjarbaru 2024 sebesar Rp1,4 triliun
Diketahui, Pemkot dan DPRD Banjarbaru telah mensahkan APBD Kota Banjarbaru 2024 pada Selasa (7/11), namun mengalami defisit sebesar Rp90,7 miliar.
Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru menyebutkan defisit atau kekurangan anggaran itu akibat selisih antara pendapatan daerah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah.
"Pendapatan daerah sepanjang 2024 diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun, sedangkan belanja daerah sudah disusun sebesar Rp1,5 triliun yang artinya ada selisih sehingga menjadi defisit," ungkapnya.
Dikatakan Aditya, defisit anggaran ditutupi Silpa 2023 sebesar Rp90,7 miliar, dana cadangan dialokasikan sebesar Rp20 miliar dan pengeluaran Rp19,4 miliar sehingga kekurangan anggaran bisa tertutupi.
Sementara itu, komposisi anggaran pada APBD Banjarbaru 2024 disepakati pendapatan sebesar Rp1,4 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp329,3 miliar dan pendapatan transfer Rp1,09 triliun.
Baca juga: Tujuh fraksi DPRD Banjarbaru setujui Raperda APBD 2024
Sedangkan total belanja daerah yang telah disepakati sebesar Rp1,5 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,1 triliun, belanja modal sebesar Rp378,1 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5,3 miliar.
"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang sepakat menyetujui APBD 2024 hampir menembus Rp1,5 triliun dan sekaligus tertinggi sejak 24 tahun Banjarbaru berdiri," ucap Aditya.
Aditya menuturkan alokasi APBD digunakan sesuai program yang telah menjadi prioritas Pemkot Banjarbaru mulai dari pembiayaan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur hingga pembangunan gedung kantor.
"Program prioritas mulai dari mitigasi bencana, infrastruktur jalan dan jembatan hingga pembangunan gedung kantor seperti kantor Dishub dan Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan publik," ungkap Wali Kota Banjarbaru.
Baca juga: DPRD Banjarbaru siap bahas RAPBD 2024 secara menyeluruh
