Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan merintis layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sehingga mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan seperti anak normal.
"Program ini menjadi langkah awal mengubah budaya proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan sehingga ABK bisa belajar sesuai kemampuannya," ujar Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin.
Menurut Aditya, sekarang ini semua sekolah di Banjarbaru diupayakan untuk menerima anak inklusi dan diciptakan iklim yang baik di sekolah untuk penanganan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu.
Aditya menekankan, pihaknya terus mendorong terselenggaranya suatu pelayanan pendidikan bagi ABK dengan mengintruksikan Dinas Pendidikan Banjarbaru sebagai pelaksana program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru Dedy Sutoyo, mengatakan evaluasi atau asessment untuk mengetahui apa kekurangan seorang anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah sehingga bisa diperbaiki.
"Dananya dialokasikan dalam APBD dan kami bekerja sama dengan ULM dari Prodi Pendidikan Khusus. Jadi melalui asessment bisa diketahui gangguan belajar pada anak agar bisa dicarikan solusi," ucapnya.
Dikatakan Dedy, asessment terhadap ABK penting agar Guru Pembimbing Khusus (GPK) setiap sekolah dapat menyesuaikan metode mengajar yang efisien apalagi sudah disiapkan fasilitas khusus yakni Pojok Inklusi.
Ditambahkannya, layanan pendidikan inklusif di Banjarbaru terlaksana pada 181 sekolah negeri mulai PAUD hingga SMP dengan jumlah 668 ABK terdiri dari 320 pelajar PAUD, 263 pelajar SD dan 85 pelajar SMP.