Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanian secara umum menginginkan pupuk bersubsidi di provinsinya yang merupakan daerah agraris tidak bermasalah terutama bagi petani.
Oleh karena itu, pada kesempatan kunjungan kerja (Kunker) Komisi II yang diketuai Imam Suprastowo dan Wakil Ketuanya Muhammad Yani Helmi, 17 - 19 September 2023 ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudiannor mengemukakan itu sebelum Komisinya bertolak ke Jakarta, Ahad seraya mengatakan, Kunker ke Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian terjadwal, Senin (18/9/23)
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu mengungkapkan, bahwa dari hasil reses kawan-kawannya sesama anggota Dewan provinsi permasalahan pupuk bersubsidi masih mengemuka.
"Mereka - para petani tersebut meminta anggota DPRD Kalsel selaku wakil rakyat memperjuangkan guna mengatasi atau meminimalkan permasalahan pupuk bersubsidi," ujar wakil rakyat kelahiran Kotabaru itu.
Pasalnya dari penuturan petani terkadang saat mereka memerlukan, pupuk bersubsidi kebetulan lagi kosong, sedangkan harga pasaran bebas kemungkinan tidak imbang dengan hasil produksi, kutipnya.
Oleh sebab itu, dalam kunjungan Komisi II ke Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan menanyakan berbagai hal terkait pupuk bersubsidi.
Sebagai contoh mengenai pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi (1-Pubers) sehingga ada kejelasan, tambah putra H Sjachrani Mataya (mantan Bupati Kotabaru dan anggota DPR RI) tersebut.
"Kita berharap ke depan permasalahan pupuk bersubsidi untuk petani Kalsel dapat diminimalkan guna menunjang tingkat produksi padi. Terlebih Kalsel juga sebagai penyangga pangan nasional," demikian Iqbal.
