Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Pejabat Deputi tumbuh kembang anak (Tumbang) Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak dipastikan akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Gusti Iskandariah di Amuntai, Senin mengatakan pejabat Deputi Tumbang Lenny Risaline berkenan hadir pada Puncak HAN tanggal 23 Agustus karena berbagai pertimbangan.
"Barangkali karena capaian prestasi Kabupaten HSU yang berhasil membentuk Pusat Informasi dan Konseling keluarga hingga ke tingkat kelurahan dan desa, disamping Kabupaten HSU merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat program pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga," ujar Gusti.
Gusti mengatakan, pada Puncak HAN yang digabung dengan Puncak Peringatan Hari PAUD, Harganas dan Kesatua Gerak PKK KB Kesehatan, Pejabat Deputi Kementerian P3A akan menyaksikan peluncuran (Launching) Kabupaten Layak Anak (KLA) di HSU serta penandatangan komitmen untuk menyukseskan program KLA ini oleh berbagai pihak dan instansi.
Puncak HAN nanti akan diisi dengan acara karnaval, pemaparan KLA oleh Pejabat Deputi Tumbang, pelatihan pengasuhan anak dan lainnya.
Terkait dengan keberadaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga yang hanya ada satu-satunya di HSU ini saat ini tengah pada tahap sosialisasi kepada masyarakat.
"Kita melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat hingga ketua RT dan tenaga kesehatan di desa untuk menjadi tenaga konseling, penyuluh dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten HSU sudah memiliki PIK Keluarga yang bertujuan melayani permasalahan keluarga dalam rangka memberi perlindungan bagi kaum wanita dan anak-anak khususnya.
"Keluarga yang tengah mengalami persoalan rumah tangga akan dibantu mencarikan solusi agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga," terang Gusti.
Dikatakan, apabila PIK Keluarga di desa tidak bisa menyelesaikan suatu kasus keluarga maka bisa di bantu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T -P2A) di tingkat kabupaten.
Gusti mengatakan, P2T-P2A memiliki tenaga yang lebih lengkap seperti dokter, psikolog, tenaga pendampingan hukum, hingga tokoh agama dan masyarakat dan tenaga kesehatan.
Guna meningkatkan peran PIK Keluarga dan P2t-P2A, maka Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak juga mencoba menjalin kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dibeberapa kecamatan.
"Saat ini sudah tiga KUA kecamatan yang kita ajak kerjasama yakni KUA Amuntai Tengah, Amuntai Utara dan Amuntai Selatan, kita minta tenaga KUA agar merujuk pasangan yang mau menikah untuk berkonsultasi ke P2t-P2A untuk mendapatkan bekal psikologi pasca pernikahan nanti.
Ia mengatakan, keberhasilan HSU membentuk PIK keluarga hingga ketingkat pedesaan ini telah mendapatkan penghargaan Museum Record Indonesia (MURI) pada 2015 kemaren atas prakarsa, kepeloporan dan kepedulian dalam pemberdayaan dan perlindungan keluarga.
Kehadiran pejabat Deputi Tumbang ini, kata Gusti, juga sebagai persiapan Bupati HSU yang akan menandatangani naskah kesepahaman (MoU) dengan Menteri P3A, juga penandatangan Pejabat Sekda HSU dengan Deputi Tumbang terkait Program KLA dan Pusat Pelayanan Keluarga atau Puspaga.
