Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) mengupayakan lebih banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa naik kelas melalui perlindungan kekayaan intelektual dan badan hukum perseroan perorangan.
"Ini menjadi komitmen kami dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM yang pada akhirnya meningkatkan bisnis yang dibangun," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Faisol Ali di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel laksanakan pendampingan penyusunan LKJiP
Salah satu yang menjadi atensi Kemenkumham yakni pada Tahun 2023 yang merupakan Tahun Merek guna mendorong perkembangan UMKM untuk naik kelas dengan program "One Brand One Village" serta pendirian badan hukum perseroan perorangan.
Kemudian terkait percepatan dalam upaya pendampingan UMKM Kalsel untuk naik Kelas, Faisol nenyebut bakal digelar acara bertajuk "Mobile Intellectual Property Clinic" pada 13 hingga 15 Juni 2023 sebagai bentuk pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.
Acara ini sebagai wujud nyata Kemenkumham mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada seluruh lapisan masyarakat dengan pola "jemput bola".
Baca juga: Dokumen keimigrasian jamaah haji di Kalsel dipastikan lengkap
Pelayanan konsultasi dan pendampingan layanan kekayaan intelektual bergerak itu menjadi salah satu program unggulan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Faisol menyatakan layanan khusus tersebut diperlukan untuk mendorong potensi kekayaan intelektual dari segi kuantitas maupun kualitas permohonan.
"Kami berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual terus meningkat karena menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Faisol.
Baca juga: Poliban kantongi sembilan hak paten dari Kemenkumham Kalsel pada 2023
