Batulicin (ANTARA) - Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan, sepuluh kali berturut-turut.
Penghargaan opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanah Bumbu H. M Zairullah Azhar saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran 2022.
"Saya sangat bersyukur, karena Pemkab Tanah Bumbu telah berhasil meraih opini WTP sepuluh kali berturut-turut, dan opini ini akan terus dipertahankan," kata Zairullah di Batulicin, Jumat.
Dia mengatakan, diraihnya opini tersebut berkat dukungan dan peran serta seluruh pihak, baik itu SKPD hingga kemitraan dengan legislatif.
"Ini adalah bukti kerjasama seluruh pihak dan koordinasi yang bagus. Ini sudah dibuktikan dengan hasil yang kita dapat hari ini," kata Zairulllah.
Jauh ke depan, pemerintah kabupaten terus melakukan koordinasi antarlini. Hal ini guna mencapai hasil akhir semata-mata demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi mengutarakan, LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Ada dua laporan yang diserahkan, yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
"Pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu standar akuntansi pemerintahan (SAP)," terang Rahmadi.
Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP," jelasnya.
Menurut dia, meski meraih opini WTP, BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan yang harus dijadikan perhatian. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemkab.
Baca juga: DPMD Tanah Bumbu evalausi pelayanan desa
Baca juga: Kesbangpol Tanah Bumbu pastikan proram RIK berjalan sesuai aturan
