Raih WTP ke-10, Bupati Balangan apresiasi kepada jajaran pemda

Bupati Balangan Abdul Hadi (tengah) dan Wakil Ketua DPRD Balangan M Ifdali (kanan) saat menerima penghargaan predikat WTP ke-10 dari BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (9/5/2023). ANTARA/erde

Kami sangat berterima kasih kepada jajaran pemda yang telah menyajikan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan sesuai aturan

Balangan (ANTARA) - Kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sepuluh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Bupati Balangan Abdul Hadi memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran pemda yang telah menyajikan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan sesuai aturan,” kata Abdul Hadi di Paringin, Selasa.

Abdul Hadi menuturkan predikat WTP ke sepuluh ini adalah sebagai penanda bahwa Pemkab Balangan semakin taat kepada peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran dan pelaporannya.

Bupati Abdul Hadi juga menyebutkan bahwa tujuan WTP ini untuk tertib penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan, sehingga tujuan bernegara untuk kesejahteraan masyarakat semakin lebih sukses lagi ke depannya.

Selain itu bupati juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalsel yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemkab Balangan, sehingga Pemkab Balangan dalam koridor ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

“Semoga dengan WTP ini tujuan bernegara untuk kesejahteraan rakyat semakin baik lagi ke depannya,” harap bupati.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto mengatakan WTP ke sepuluh ini merupakan hadiah yang spesial untuk Balangan pada HUT ke-20 Kabupaten Balangan dan di sisi lain juga menunjukkan beberapa hal.

Fakhriyanto menyebutkan Pemkab Balangan telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baik, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kecukupan pengungkapan atas laporan.

Kemudian kematangan sistem pengelolaan keuangan dan pengendalian yang dibangun.

“Dimana dengan adanya proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan dan perubahan-perubahan kebijakan pusat, kita masih mampu beradaptasi menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar,” ungkap Fakhriyanto.