Paringin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah.
"Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan atas apa yang telah dicapai, dengan raihan berhasil mempertahankan WTP delapan kali berturut-turut," kata dia usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa waktu lalu, di Banjarmasin.
Disamping itu, ucapnya, capaian-capaian pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Balangan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan kualitas yang luar biasa.
“Jadi kami memberikan opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada, yaitu empat kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar atau tidak,”ungkapnya.
Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan sangat bersyukur karena telah menerima Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) keuangan LKPD tahun 2020 dari Kepala BPK RI kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan.
“Banyak hal yang telah kita capai, termasuk hari ini BPK RI Perwakilan Kalsel telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kedelapan kalinya bagi Kabupaten Balangan. Tentu kita bersyukur, berkat hasil kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab Balangan telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan penghargaan itu,” ujarnya.
Dia menyebutkan, opini yang diterima hari ini adalah sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah. Selain itu, Abdul Hadi mengingkatkan apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di Balangan, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan empat indikator utama.
”Indikator yang perlu diperhatikan di antaranya terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio dan menekan angka pengangguran terbuka," jelasnya.
Sehingga semua rupiah di arahkan untuk mencapai empat indikator itu, hingga opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik lagi.
