Banjarmasin (ANTARA) - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira Ces mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merumuskan penanggulangan bencana banjir hingga kebakaran hutan pada 2023.
Fajar menyampaikan sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, ada empat cara penguatan BPBD, yakni kepemimpinan yang kuat dan mampu mengkomunikasikan prioritas lembaga kepada masyarakat dan membangun visi yang jelas.
"BPBD merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, implementasi standar pelayanan minimal membutuhkan penguatan agar BPBD dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat," kata Fajar.
Apalagi, kata Fajar, kondisi cuaca dan alam yang tidak menentu bisa saja mengakibatkan terjadinya bencana sewaktu-waktu dan tentunya sangat merugikan masyarakat.
Baca juga: Sutami Hanya Selamatkan Anaknya
Oleh karena itu, kata dia, upaya pengurangan resiko bencana menjadi sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
Dia mengatakan bahwa Indeks Resiko Bencana (IRB) digunakan sebagai indikator kinerja pimpinan daerah untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dalam penanggulangan bencana.
"Seperti yang kita tahu, di tahun sebelumnya kebakaran hutan berkurang karena curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun. Namun sebagai penggantinya terjadi genangan banjir di beberapa tempat. Karena itu perlu dirumuskan bagaimana nanti kita ke depan dengan kondisi seperti ini mampu menanggulangi bencana-bencana yang terjadi," ucap Fajar.
Baca juga: HSU kembali terendam banjir, ketiga kali di awal 2023
Oleh karena itu, ujar Fajar, harus mengevaluasi terhadap langkah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan pada tahun berikutnya.