Banjarbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan Fadliansyah meminta agar pemerintah kota memprioritaskan bidang kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024.
"Kami minta penanganan masalah kesehatan termasuk fasilitas yang menjadi pendukung ditingkatkan," ujarnya di Banjarbaru, Selasa setelah mengikuti forum gabungan satuan kerja perangkat daerah.
Forum yang dihadiri Wali Kota M Aditya Mufti Ariffin diikuti Sekretaris Daerah Said Abdullah dan pimpinan SKPD lingkup Pemkot Banjarbaru serta perwakilan masyarakat itu membahas penyusunan RKPD 2024.
Menurut Fadliansyah, permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian jajaran dinas dan instansi pemkot seperti penanganan gagal tumbuh pada anak atau stunting yang dapat menggangu tumbuh kembangnya.
"Permasalahan dan penanganan stunting harus mendapat perhatian utama karena berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang dapat mempengaruhi kemajuan generasi masa depan," ungkapnya.
Ditekankan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting yakni melengkapi dan lebih meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga dapat dengan cepat menangani.
"Fasilitas kesehatan perlu dilengkapi seperti peralatan di posyandu yang bisa dikoordinasikan dengan para petugas puskesmas sehingga bisa memberikan bimbingan kepada kader posyandu," ujar dia.
Ditambahkan, keberadaan posyandu sangat penting karena bisa menjadi sarana pendeteksi dini munculnya stunting melalui informasi dari kader dan masyarakat sehingga masalah itu bisa segera ditangani.
Sebelumnya, wali kota pada forum gabungan perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2024 telah menyiapkan strategi menyongsong Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
"Perencanaan yang dimuat dalam RKPD 2024 tentunya berisi strategi menyongsong status Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang penuh potensi dan tantangan," ujarnya pada forum tersebut.
Dikatakan, potensi yang dipastikan terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk disebabkan perpindahan secara masif ke Banjarbaru yang memungkinkan terjadi peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
"Selain itu, perpindahan penduduk juga memungkinkan terciptanya kawasan kumuh baru termasuk kemacetan di sejumlah kawasan sehingga harus disiapkan strategi agar semua teratasi," katanya.
