Diauddin mengatakan program Bapak Asuh Anak tersebut melibatkan berbagai unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota, serta perusahaan pemerintah maupun swasta.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel sosialisasikan Perda 11/2018 dalam konteks turunkan "stunting"
“Jadi untuk wilayah yang ada CSR, itu sudah dimintakan untuk berkontribusi menangani stunting, kemarin BKKBN yang punya acara sudah mengumpulkan perusahaan perusahaan tersebut dan telah melakukan komitmen bersama untuk serta ikut menangani stunting” kata Diauddin saat acara "Coffe Talk" di Banjarbaru, Senin.
Diauddin juga memaparkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menekan jumlah stunting dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen atau turun 5,4 persen selama 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI).
Menurut Diauddin, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh Pemprov Kalsel bersama seluruh elemen pemerintah, swasta dan masyarakat agar tercapai harapan target nasional 14 persen pada 2024.
“Untuk ke depan kita punya tugas berat walaupun penurunan tiga besar di Indonesia dari 2021 ke 2022, namun targetnya jauh, masih 14 persen di 2024, saat ini kan kita masih di angka 24,6 persen," ungkap Diauddin.
Baca juga: TNI-PT AGM turun tangan tekan angka stunting di Tapin
Diauddin menerangkan pihaknya ke depan akan terus menjalin komitmen dengan kepala daerah di kabupaten/kota se-Kalsel untuk bersama bekerja keras menurunkan angka stunting.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga melakukan upaya pencegahan melalui dari pemberian asupan gizi dan vitamin kepada remaja putri sebagai langkah pencegahan dini.
Pemprov Kalsel juga aktif memeriksakan ibu hamil, serta memantau perkembangan balita sejak awal dilahirkan.
“Kalau jumlah stunting di Kalsel, kami kurang tahu angka pastinya, tapi saat ini turun menjadi 24,6 persen,” ucap Diauddin.
Baca juga: BKKBN gandeng mahasiswa UMB cegah stunting
