Saat di temui di Banjarmasin, Kamis, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Kalsel, dr Lasma Uli Lumbantoruan, mengharapkan semakin banyak Pemangku Kepentingan yang mengikuti program BAAS, nantinya dapat mempercepat Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian besar perusahaan di kabupaten dan kota di provinsi ini telah menjadi BAAS, sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap anak yang mengalami stunting.
Khusus di Kabupaten HSS, selain Bank Kalsel, beberapa perusahaan lainnya, juga terlibat dalam menekan angka stunting di daerah tersebut dengan menjadi BAAS adalah PT Antang Gunung Meratus (AGM) dengan jumlah anak asuh sebanyak 41 orang, PT SAM sebanyak sembilan orang.
Selanjutnya PT SLS satu orang, BRI sebanyak enam orang, Baznas sebanyak 13 orang dan RS Ceria sebanyak lima orang.
Beberapa bantuan yang diberikan antara lain, adalah sembako, susu untuk Balita stunting dan susu khusus bagi ibu hamil yang terancam berisiko melahirkan anak stunting.
Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah platform keterlibatan pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung kepada kelompok sasaran.
BAAS bisa dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting.
Paket manfaat bapak asuh Anak Stunting terbagi menjadi 7 paket (A- G) dengan rincian sebagai berikut:
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin menuturkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) mampu menurunkan angka stunting atau tengkes di provinsi tersebut.
Diauddin mengatakan program Bapak Asuh Anak tersebut melibatkan berbagai unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota, serta perusahaan pemerintah maupun swasta.
Diauddin juga memaparkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menekan jumlah stunting dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen atau turun 5,4 persen selama 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI).
Menurut Diauddin, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh Pemprov Kalsel bersama seluruh elemen pemerintah, swasta dan masyarakat agar tercapai harapan target nasional 14 persen pada 2024
