Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Faisol Ali bertandang ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menemui Silmy Karim selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.
Kunjungan dan koordinasi ini untuk membahas prioritas Imigrasi Kalsel untuk membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI di Kabupaten Balangan dan menjadikan Pelabuhan Apung di Peraian Taboneo yang selama ini beroperasi menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) guna memaksimalkan pelayanan keimigrasian di Kalimantan Selatan, Senin (20/2).
Faisol Ali yang didampingi oleh Junita Sitorus selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan bahwa saat ini di Kalimantan Selatan hanya terdapat dua Kantor Imigrasi yakni di Banjarmasin dan Batulicin yang harus memberikan pelayanan di 13 Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan.
Kabupaten Balangan saat ini merupakan salah satu Kabupaten yang berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Unit Kerja Keimigrasian (UKK) untuk menjangkau pelayana paspor bagi masyarakat Balangan dan sekitarnya.
UKK Balangan memiliki animo yang sangat tinggi bagi masyarakat Kabupaten Balangan dan sekitarnya karena mempermudah pengurusan paspor mengingat lokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang cukup jauh.
Atas dasar hal ini Faisol Ali bersama jajaran Imigrasi Kalimantan Selatan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Balangan mendorong UKK Balangan agar dapat segera naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI.
“Antusias masyarakat balangan sangat tinggi, di UKK dalam sehari bisa sampai 30-40 pemohon paspor. Balangan juga nantinya menjadi salah satu Kabupaen yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yang akan menjadi IKN, tentu keberadaan Kanim sangat dibutuhkan dilokasi yang strategis ini,” terang Faisol Ali.
Junita Sitorus selaku Kepala Divisi Imigrasi juga menyampaikan kepada Silmy Karim selaku Dirjen Imigrasi terkait urgensi Pelabuhan Apung di Perairan Taboneo yang akan didorong menjadi TPI.
“Selama ini Pelabuhan Apung Taboneo telah beroperasi dan banyak sekali Kapal Asing pengangkut batubara dan lainnya melintasi perairan tersebut, karenanya untuk memaksimalkan pemeriksaan keimigrasian kita mendorong untuk menjadikan pelabuhan apung menjadi TPI. Berkaitan hal ini kami juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait serta dari Tim Dirlantaskim beberapa waktu yang lalu juga telah melakukan kunjungan dan pemantauan lokasi tersebut,” ucap Junita.
Menanggapi prioritas yang disampaikan oleh Kakanwil dan Kadivim, Silmy Karim selaku Dirjen Imigrasi menyampaikan dukungannya untuk menjadikan UKK Balangan sebagai Kanim Kelas III dan merealisasikan Pelabuhan Apung Taboneo sebagai TPI.
“Tentu kita mendukung upaya untuk memaksimalkan layanan keimigrasian, terutama dalam hal menjangkau wilayah-wilayah yang lokasinya cukup jauh dari Kanim yang sudah ada. Kita siap mendukung sampai dengan dilaksanakan peresmian nantinya,” ucap Dirjen Imigrasi.
Pada kegiatan diskusi bersama Dirjenim ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, M. Syafwan Zuraidi, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ramdhani dan Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Yugo Prakoso.
