Amuntai,(Kalsel.Antaranews)-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memfasilitasi terbentuknya Koalisi Kependudukan yang berfungsi memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhyidin Baseri di Amuntai Kamis, mengatakan, koalisi ini beranggotakan kalangan akademisi, LSM dan orang-orang yang peduli dan berkompeten dalam bidang kependudukan.
“Koalisinya dibentuk berjenjang dari pusat ke daerah yang fungsinya memberikan masukan atau pandangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dibidang kependudukan,†ujar Muhyidin.
Muhyidin mengatakan, keberadaan Koalisi Kependudukan sangat membantu aparatur pemerintah yang tidak sepenuhnya mampu membaca dan mengkaji seluruh persoalan kependudukan, termasuk aspek perkembangan kependudukan yang lebih diketahui dan dikaji secara lebih mendalam oleh kalangan akademisi dan LSM.
“Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi persoalan kependudukan perlu peran serta masyarakat, khususnya para ahli, akademisi dan pemerhati persoalan kependudukan,†terangnya.
Koalisi kependudukan di Kabupaten HSU, katanya, terbentuk pada Maret 2016 yang diketuai DR Suhaimi salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Amuntai.
Anggota Koalisi dituntut jiwa sosial dan kepedulian karena tidak ada alokasi anggaran untuk memberi insentif bagi anggotanya, kecuali untuk kegiatan operasional seperti rapat pertemuan dan lainnya.
“Meski koalisi dibentuk berjenjang dari pusat namun tidak ada alokasi anggaran untuk memberi insentif anggota koalisi, sedangkan pemerintah daerah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah hanya menganggarkan untuk operasional kegiatan rapat pertemuan anggota koalisi untuk memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah,†terang Muhyidin.
Muhyidin menuturkan, masalah kependudukan akan semakin kompleks kedepannya dan berkaitaan dengan sektor pembangunan lainnya seperti pembangunan sarana infrasturktur, tata ruang, pendidikan, kesehatan dan lainnya, sehingga perlu pengkajian dan peran serta semua lapisan masyarakat.
