Anggota DPRD dorong Pemda tangani inflasi dari pedesaan

Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Diskoperindag Kotabaru menggelar pasar murah guna menekan inflasi, di halaman Pasar Limbur Raya Kotabaru pada beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Humas Kotabaru)

Penanganan harus tepat menyasar pada Masyarakat secara langsung bagi yang terdampak inflasi

Kotabaru (ANTARA) - Anggota DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan, Gewsima Mega Putra mendorong pemerintah daerah setempat untuk menangani inflasi dimulai dari pedesaan.

" Penanganan harus tepat menyasar pada indikator yang menjadi penyebab inflasi," kata Anggota Gewsima Mega Putra di Kotabaru, Minggu.

Menurut dia, penanganan jangka panjang melalui usaha yang dilakukan dalam sektor perkebunan dan pertanian akan mendongkrak pemenuhan kebutuhan pasokan dalam kabupaten.

Dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan pokok seperti sayur mayur, cabai dan tanaman holtikultura lainnya akan meredam angka inflasi.

Salah satunya penyebab tingginya inflasi adalah beberapa barang kebutuhan pokok yang beredar di Kotabaru banyak yang tidak diproduksi di daerah setempat atau mendatangkan dari luar.

"Sebaiknya, anggaran harus difokuskan, terutama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Diskoperdag. Selama ini, anggaran lebih banyak ke infrastruktur," katanya.

Gewsima juga menuturkan cara efektif mengurangi dampak tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa.

"Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang pengendalian dan mitigasi dampak Inflasi daerah pada Tingkat Desa, yang berlaku mulai 11 Agustus 2022," ucap Gewsima.

Dalam peraturan itu disebutkan, maksud dikeluarkannya Kepmendesa itu, salah satunya sebagai acuan bagi desa dalam merencanakan, menganggarkan dan program atau kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi di desa melalui Dana Desa.

Kemendes PDTT menetapkan tujuan ketahanan pangan di desa, yakni untuk meningkatkan ketersediaan pangan, baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa.

"penanganan jangka pendek melalui pasar murah di beberapa tidak berdampak secara signifikan karena tidak sesuai dengan luasan sebaran penduduk di kabupaten Kotabaru," paparnya.