Tanjung Kalsel (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi mengharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat agar gerak cepat membenahi SMKN 1 Haruai Kabupaten Tabalong.
Ia mengemukakan itu melalui telepon seluler, malam Rabu sesudah mengunjungi SMKN 1 Haruai (sekitar 260 kilometer utara Banjarmasin) yang berada di Desa Wirang "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut.
Mantan anggota DPRD Bumi Saraba Kawa Tabalong itu menyatakan prihatin melihat kondisi SMKN 1 Haruai di kabupaten paling utara Kalsel atau yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, lanjut Sekretaris Komisi IV yang juga membidangi pendidikan itu selama 17 tahun sulit berkembang SMKN 1 Haruai yang notabene sebagai tempat menyiapkan tenaga kerja siap pakai pada tingkat menengah tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut mengungkapkan, sulitnya SMKN 1 Haruai berkembang karena terbentur persoalan aset.
Ia menambahkan, sejak berdiri Tahun 2006, SMK tersebut menempati gedung milik SMP Negeri 3 Haruai dan semenjak pemberlakuan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pendidikan tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov)," ujarnya.
"Sementara SMP berada di bawah pemerintah kabupaten (Pemkab) sebagaimana isi UU 23/2014, maka status aset yang ditempati SMKN 1 Haruai tidak terdaftar sebagai milik Pemprov Kalsel," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut laki-laki kelahiran "Kota Minyak" Tanjung (237 km utara Banjarmasin) ibukota Tabalong tersebut, SMKN 1 Haruai menjadi sulit berkembang, apalagi pembangunan aset harus menyertakan dokumen legal kepemilikan aset.
Dalam kasus tersebut, aset lahan SMKN 1 Haruai masih merupakan aset Pemkab Tabalong hingga tidak memungkinkan pengembangan sekolah itu khususnya penambahan gedung, baik ruang belajar, ruang praktek atau bangunan fisik lainnya.
SMKN 1 Haruai saat ini memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), serta Jurusan Multimedia. Dengan jumlah siswa yang sekarang menuntut ilmu di sekolah tersebut 62 orang siswa terbagi dalam enam kelas.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu bayangkan, operasional sekolah yang mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah siswa hanya 62 orang sudah barang tentu menjadi sesuatu yang sangat berat.
Sedangkan untuk dapat menambah jumlah siswa, tentu harus dengan menambah ruang kelas dan menambah jurusan pada sekolah tersebut, tapi hal itu tak mungkin karena terkendala kepemilikan aset, tambahnya.
Karenanya, menurut wakil rakyat yang juga pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Saraba Kawa Tabalong tersebut, solusinya Disdikbud Kalsel segera membangun fasilitas baru dengan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kepemilikan aset.
Ia mengaku mendapat informasi kalau Pemkab Tabalong bersedia membantu penyediaan lahan sesuai kebutuhan pengembangan SMKN 1 Haruai tersebut asalkan Disdikbud Kalsel secara resmi tertulis, menyampaikan permintaan partisipasi sebagai dasar pengadaan tanah yang akan mereka hibahkan untuk pengembangan sekolah itu.
Menurut dia, posisi SMKN 1 Haruai cukup strategis, berada di lintasan jalan nasional, melayani daerah sekitarnya, dan kemungkinan perkembangannya juga bagus jika bisa menggandeng industri swasta yang berkembang di sekitarnya.
"Apalagi Pemkab Tabalong juga sudah merencanakan kawasan industri tidak jauh dari lokasi SMKN 1 Haruai, bahkan ini menjadi SMK terdekat dari lokasi tersebut,” demikian Firman Yusi.
